Terungkap Skenario  Kerdilkan Bisnis Pertamina

Jakarta, situsenergy.com

Upaya untuk membesarkan PT Pertamina (Persero)  dinilai hanya separuh hati. Bahkan terindikasi kuat untuk mengebiri ruang gerak bisnis perusahaan plat merah tersebut. Apa saja indikatornya?

“Banyak program-program dari pemerintah sementara kegiatan beberapa kegiatan bisnisnya atau investasinya harus dicari Pertamina sendiri,” kata Noviandri, Presiden FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu) kepada sejumlah media di Jakarta, Rabu (18/10).

Tugas-tugas pemerintah dan instansi pemerintah, lanjut Noviandri, harus dipenuhi Pertamina kebutuhan BBM nya. Sementara pembayarannya, yang dijadikan sebagai pemasukan Pertamina, belum dibayar hingga kini.

“Ini bagian yang membuat Pertamina tidak leluasa untuk mengembangkan bisnisnya. Jangan sampai bisnis Pertamina terkendala karena harus mengerjakan tugas-tugas dari pemerintah,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan aspek lain yang mengindikasikan Pertamina terkebiri, yaitu tugas distribusi BBM satu harga. “Ini menggerus biaya operasional Pertamina. Kita juga tidak tahu akan mendapatkan dana dari mana,” tandasnya.

Dengan memenuhi kebutuhan seperti itu, kata Noviandri, dana operasionalnya pinjam ke investor/lembaga keuangan. “Pinjaman Pertamina tersebut tentu dikenakan pajak atau biaya. Hal ini bagian dari kegiatan yang mengebiri bisnis Pertamina,” kata Noviandri.

Diakui Noviandri, tidak sedikit sebagian kalangan yang khawatir bisnis Pertamina menjadi bagus. “Ada pula yang was-was Pertamina dapat untung lebih besar. Padahal keuntungan tersebut tidak kita nikmati sebagai pekerja. Tapi itu (keuntungan -red.) adalah kontribusi Pertamina pada negara yang setiap tahun harus ditingkatkan,” paparnya.

Sebagai catatan, Pertamina memiliki piutang dalam jumlah besar, yang berasal dari tunggakan pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia.

Menurut Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik, total tagihan yang belum dibayarkan mencapai Rp 34 triliun. “Dana sebesar itu bisa untuk membangun satu kilang minyak,” kata dia di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dari jumlah itu, kata Elia, piutang Pertamina di pemerintah sebesar Rp 24 triliun yang terdiri atas sisa pembayaran subsidi elpiji tabung tiga kilogram senilai Rp 16 triliun dan subsidi bahan bakar minyak jenis Premium Rp 8 triliun.

Piutang ini belum dibayar sejak tahun lalu. Adapun piutang dari pengadaan bahan bakar untuk TNI yang mencapai Rp 10 triliun belum dibayarkan sejak 2014.

Menurut Elia, piutang yang sangat besar itu mempengaruhi arus kas perusahaannya. Apalagi, kata dia, Pertamina mendapatkan penugasan untuk mewujudkan program satu harga bahan bakar minyak di seluruh Tanah Air, yang membutuhkan biaya besar. “Ini akan mempengaruhi keuangan perseroan.” (Fyan)