Subsidi LPG Jadi Sorotan, Ini 3 Solusi Yang Bisa Dilakukan Pemerintah

Jakarta, SitusEneergy.com

Pemerintah berencana untuk menghapus subsidi harga LPG 3 kilogram (kg), dimana rencana ini dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran. Meski rencana tersebut kemudian dirubah menjadi subsidi tertutup, namun hal itu telah terlanjur menimbulkan polemik di masyarakat.

Anggota Partai Hanura yang juga merupakan pemerhati sektor Migas, Inas N Zubir mengatakan, Ia memandang perlu untuk menyampaikan usulan-usulan terkait permasalahan LPG itu, yang diharapkan dapat dipertimbangkan dan dikaji oleh Pemerintah demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Inas mengatakan, selain membangun infrastruktur Migas berupa kilang hingga jaringan transmisi, ada tiga hal lain yang bisa dilakukan stakeholder terkait. Beberapa alternatif tersebut perlu dikaji oleh Pemerintah untuk digunakan sebagai energy dapur rumah tangga:

 1.WOOD PELLET

Bahan baku energy biomassa yang terdiri dari kayu bakar, limbah industri perkayuan, limbah perkebunan/pertanian, dapat diproses menjadi wood pellet sebagai alternative energy dapur rumah tangga. Bahan baku energy terbarukan dari biomassa ini dapat diperoleh dari limbah-limbah penebangan industri perkayuan, dimana limbahnya sendiri diperkirakan mencapai 50-60% dari 15.6 juta m3 kayu yang ditebang serta 0,78 juta m3 serbuk gergaji.

Investasi pembuatan mesin pellet berkisar USD. 125.000,- s/d USD. 200.000,- per ton(masih bisa ditingkatkan) dimana dapat menghasilkan pellet dalam waktu 1 jam, dengan kebutuhan lahan seluas minimal 6000 m3, sehingga pebangunan-nya dapat dilakukan bertahap di beberapa tempat.

 2.PEMBANGUNAN JARGAS YANG EKONOMIS

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, jargas yang terbangun baru mencapai 404.139 sambungan saja padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah menargetkan 1,9 juta sambungun rumah tangga bakal terbangun sampai 2019, dimana persoalan utamanya adalah perizinan di daerah.

Pembangunan jargas yang tidak tepat dengan kondisi suatu daerah, maka tidak akan ekonomis, misalnya saja daerah yang jauh dari sumur gas alam. Tapi kalau kita cermati, maka yang sangat berkepentingan dengan jargas tentunya adalah daerah penghasil gas bumi itu sendiri dan dari pengalaman ESDM justru pemerintahan daerah penghasil gas bumi akan sangat welcome terhadap kehadiran jargas sehingga perizinan tentunya akan lebih mudah.

Oleh karena itu, dalam pebangunan jargas sebaiknya Pemerintah fokus kepada wilayah-wilayah yang dekat dengan sumur penghasil gas bumi sebagai berikut atau didalam proponsi penghasil gas bumi:

1.Jambi

2.Laut Natuna

3.Kalimantan Timur

4.Senor Toili, Sulawesi Tengah

5.Papua

6.Sumatra Selatan

7.Jawa Timur

Kementerian ESDM menargetkan pembangunan jargas sebanyak 293.533 SR di 53 kabupaten/kota pada 2020 dengan total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 3,52 triliun, mencakup beberapa wilayah, seperti Sumatra, Jawa dan Kalimantan.

Di Sumatra, tersebar dari Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang,

Kabupaten Deli serdang, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kota Batam, Kota Sarolangun, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, serta Kota Bandar Lampung.

Di Pulau Jawa, pembangunan jargas dilakukan di Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Jakarta Timur, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kota Semarang, Kabupaten Blora, Kabupaten Lamongan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, serta Kota Probolinggo.

“Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pemilihan kabupaten kota tersebut diatas sudah mempertimbangkan azas ekonomisnya? karena pembangunan jargas tersebut akan lebih efisien jika dibangun di wilayahwilayah yang dekat dengan sumur gas bumi atau yang dilalui oleh pipa transmisi gas bumi,” ujar Inas.

3.MEMANFAATKAN LISTRIK UNTUK DAPUR RUMAH TANGGA

Berdasarkan data BPS tentang bahan bakar memasak diatas, perlu mendapat perhatian Pemerintah tentang prosentase pengguna energy listrik untuk memasak dari 0,8% di tahun 1990, turun menjadi 0,6% di tahun 2017, padahal rasio elektrifikasi kita telah mencapai 98,81% di tahun 2019, artinya bahwa dikota-kota besar, listrik tidak lagi menjadi masalah, oleh karena itu sudah saatnya Pemerintah melarang penggunaan LPG dikota-kota besar, lalu  menyosialisasikan penggunaan energy listrik untuk dapur rumah tangga.

Adanya konsep diversifikasi energy dapur rumah tangga, akan sangat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia kepada LPG sebagai energy dapur rumah tangga sehingga diharapkan dapat menurunkan besarnya impor LPG yang sangat membebani devisa negara.

“Demikian usulan tentang energy dapur rumah tangga dari partai Hanura, semoga dan semoga dapat membantu Pemerintah dalam mengatasi subsidi LPG yang setiap tahun-nya semakin membengkak dan membebani APBN, dan disisi lain masyarakat tidak dihantui oleh rencana kenaikan harga LPG akibat kebijakan perubahan subsidi,” pungkas Inas. (SNU/rif)