Jakarta, situsenergy.com
Institute for Essential Services Reform (IESR) menyatakan program keringanan tarif listrik pada pelanggan PLN berkapasitas 450 VA dan 900 VA berpotensi ada yang salah sasaran. Pasalnya hingga saat ini tidak ada standar atau data yang riil apakah pelanggan berkapasitas 450 VA dan 900 VA tersebut adalah benar-benar rakyat miskin.
Seperti diketahui pemerintah menggulirkan program bebas tarif bagi pelanggan PLN berkapasitas 450 VA dan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA akibat adanya wabah corona. Program ini sebagai bentuk perhatian pemerintah melalui PLN agar beban masyarakat miskin dapat berkurang minimal hingga tiga bulan kedepan.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan pemerintah memberikan diskon hanya berdasarkan ukuran sambungan listrik. Sementara fakta di lapangan banyak pelanggan PLN yang menggunakan kapasitas listrik tersebut justru untuk usaha seperti pendirian kos-kosan atau kontrakan. Artinya pemilik kontrak atau kos adalah orang yang kaya yang seharusnya tidak berhak mendapatkan subsidi pemerintah.
“Kita tidak punya alat ukur yang tepat apakah pengguna 900 VA bersubsidi benar-benar miskin, atau 450 VA benar-benar miskin,” kata Fabby dalam video conference, Selasa (14/4).
Padahal, menurut dia, masyarakat rentan miskin seharusnya juga mendapat keringanan tarif listrik. Misalnya, masyarakat yang tinggal di perkotaan yang penghasilannya terdampak akibat pandemi corona. Kelompok masyarakat tersebut harus tetap memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Apalagi dengan adanya pandemi, kebutuhan konsumsi listrik meningkat. Fabby mendorong pemerintah perlu memperluas penerima diskon listrik.
“Mereka masuk dalam kategori rumah tangga rentan karena mereka terdampak, bahkan ada yang dirumahkan,” pungkasnya. (DIN/rif)
Leave a comment