Jakarta, situsenergy.com
Penetapan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) dinilai beraroma dan sarat kepentingan politik serta kepentingan pemburu rente. Pasalnya, jabatan Pelaksana tugàs (Plt.) Pertamina berlarut-larut hingga 4 bulan lebih. Nicke diangkat menjabat Plt pada tanggal 20 April 2018.
“Ini menandakan ada tarik-menarik kepentingan,” kata Arie Gumilar, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dalam keterangan persnya, Rabu (29/8/2018) di Jakarta. Indikasi lainnya, nama-nama (direksi) yang muncul tidak dikenal publik yang berkecimpung dunia energi.
Menurut Arie, sejatinya orang-orang duduk menjadi direksi adalah orang yang paham bisnis Pertamina. “SDM dikalangan internal tidak kekurangan. Kenapa harus diambil dari eksternal,” tandasnya.
Dia mengutarakan, FSPPB mempunyai kriteria ideal seorang Dirut. Pertama, ia harus paham bisnis Pertamina dari hulu hingga hilir. Kedua, mampu menahan tekanan dari pihak eksternal. Ketiga, mampu berkomunikasi dengan kalangan pekerja, khususnya FSPPB.
Saat ditanyakan, apakah Nicke masuk tiga kategori tersebut, dia menjawab, “Sayangnya beliau tidak masuk dalam salah satu kategori tersebut. Apa boleh buat,” katanya.
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintahan Jokowi untuk:
Pertama, tidak mencampuradukan kepentingan politik dalam pengelolaan BUMN. Kedua, meninjau kembali penunjukan Nicke Widyawati sbg Dirut Pertamina dan Koeswiranto Kushartanto sebagai Direktur SDM Pertamina. Ketiga,
memilih Direksi Pertamina dr kalangan profesional yang memahami bisnis Pertamina dan kuat menghadapi tekanan-tekanan yang ada di dunia migas serta mampu berkomunikasi baik dengan pekerja (FSPPB) serta menjadikan pekerja sebagai stake holder utama.
Diketahui, bahwa pengangkatan direksi baru Pertamina dilaksanakan pada Rabu (29/8/2018) di Kementerian BUMN, Jakarta. Mereka yang diangkat, yaitu:
- Ncke Widyawati sebagai Direktur Utama
- Dharmawan Samsu sebagai Direktur Hulu
- Koeswiranto Kushartanto (ex Direktur SDM Jasa Marga). (Fyan)
Leave a comment