Bantah Bermuatan Politis, Kementerian BUMN Akui Penunjukan Nicke Sesuai Prosedur

Jakarta, situsenergy.com

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantah anggapan bahwa penunjukan Nicke Widyawati sebagai Dirut Pertamina Definitif bermuatan politis dan sarat kepentingan. Menurut Deputi Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, pengangkatan Nicke menjadi Dirut definitif tersebut tidak ada intervensi berbagai pihak.

“Saya tegaskan kalau penetapan Dirut Pertamina ini tidak ada kepentingan politik sama sekali,” kata Harry di Jakarta, Rabu (29/8).

Fajar mengatakan, terpilihnya Nicke sudah sesuai dengan nama-nama yang diajukan oleh Kementerian BUMN kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, dari tiga nama yang diajukan, Nicke lah yang kemudian ditunjuk sebagai punggawa dari holding BUMN migas tersebut.

“Pemilihan bu Nicke sudah sesuai prosedur yang berlaku. Dimana beliau  adalah salah satu nama yang diajukan ke Presiden Jokowi dari 3 nama yang ada,” tuturnya.

Sementara itu, Nicke Widyawati sendiri dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa dirinya samasekali tidak berafiliasi dengan politik manapun. Dia mengakui bahwa l fungsi Pertamina adalah untuk menjaga dan menjamin ketrsediaan energi nasional dengan harga yang terjangkau. Ia pun berjanji akan fokus dalam peningkatan kapasitas produksi dan kilang yang dimiliki serta membangun jaringan infrastruktur.

“Saya tidak berpolitik. Saya akan melakukan yang terbaik untuk Pertamina,” tegasnya.

Selain Nicke, Menteri BUMN juga mengangkat dua orang direktur baru, yaitu Direktur Hulu dan Direktur Sumber Daya Manusia (SDM). Di posisi Direktur Hulu kini ditempati Dharmawan Samsu sedangkan posisi Direktur SDM ditempati oleh Koeshartanto.

Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan penolakam secara tegas terhadap penunjukan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama (Dirut) Pertamina definitif, dan Koeswiranto Kushartanto yang saat ini menjabat sebagai Direktur SDM Jasa Marga menjadi Direktur SDM Pertamina. FSPPB menduga, penunjukan direksi ini sarat dengan kepentingan politik dan tidak mengedepankan kepentingan Pertamina sebagai perusahaan strategis bidang migas yqng menguasai hajat hidup orang banyak. (SNU)