Subsidi Solar Aman,Tidak Disorot Elit Masyarakat

Jakarta, situsenergy.com

BBM jenis solar adalah satu satunya BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bbm bersubsidi.

Pada kenyataannya, BBM solar nyaris aman dalam artian nyaris luput dari sorot elit masyarakat, Demikian dikatakan Sofyano Zakaria, Pengamat Kebijakan Energy.

Alokasi Solar bersubsidi pada tahun 2017 ditetapkan sebesar 14,82 juta kilo liter.

Jika selisih harga solar subsidi dengan harga keekonomian solar rata rata sebesar Rp.1.400,- perliter , maka Pemerintah terpaksa harus menggelontorkan subsidi setidaknya sekitar Rp.20,7 triliun rupiah di tahun 2017.

Namun karena pengadaan dan distribusi solar menggunakan pola penugasan kepada bumn Pertamina , maka subsidi itu tidak merupakan tanggung jawab penuh pemerintah.

Pemerintah hanya menanggung subsidi sebesar Rp.500,- perliter.

Artinya Pemerintah secara tidak langsung “memaksa” bumn Pertamina “mensubsidi” sekitar Rp16T.

BBM solar yang tetap disubsidi dan umumnya di pergunakan oleh pengusaha angkutan sementara  bbm premium yang diperguankan oleh konsumen langsung, tidak disubsidi, tentu ini akan dipahami sebagai sikap yang tidak adil.

Disisi lain, Angka “subsidi” solar sekitar Rp.16T yang terpaksa menjadi beban bumn Pertamina, bahkan dapat dipahami tidak adil bagi rakyat banyak yang menggunakan elpiji bersubsidi, elpiji 3kg untuk alat memasak dalam rumah tangga , yang dialokasi subsidinya oleh Pemerintah sebesar Rp20T.

Kebijakan Pemerintah untuk tidak menaikan harga bbm pada tahun 2018 adalah  kebijakan yang pasti disambut baik oleh masyarakat, namun membiarkan bumn memberi “subsidi” kepada masyarakat pemakai bbm Solar yang menyebabkan bumn rugi dalam tanda kutip, adalah hal yang bisa dipermasalahkan bertentangan dengan UU BUMN dan UU Perseroan.

BUMN perlu landasan hukum yang berdasar ketika menjual rugi bbm kepada siapapun.

Pemerintah harusnya bisa memberi kebijakan kepada bumn untuk mengoreksi harga jual bbm solar sama halnya seperti yang dilakukan oleh PLN ketika mengoreksi besaran TDL kepada masyarakat. [oa/red]