Pengamat: Pasal Power Wheeling dalam RUU EBET Bisa Jadi Masalah Besar Buat Pemerintah dan Masyarakat Pantas Pengesahannya Dibatalkan
ENERGI TERBARUKAN September 18, 2024 0
Jakarta, situsenergi.com Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria mengatakan, pihaknya menyambut baik dibatalkannya pengesahan RUU EBET oleh DPR dan Pemerintah. Menurutnya, pasal terkait power wheeling dalam RUU EBET tersebut akan dan bisa menjadi masalah besar bagi Pemerintah dan rakyat dalam hal ini pelanggan listrik, jadi sudah sepantasnya RUU... Read more
Jakarta, situsenergi.com “Negara akan lebih mudah menentukan tarif karena daya yang dialirkan adalah daya hasil pembangkitan yang dikelola oleh negara tanpa campur tangan swasta.” Sofyano memastikan, negara tidak akan membiarkan tarif listrik menjadi mahal hanya karena campur tangan swasta, atau dalam hal ini pengusaha PLTS Atap. “Disini negara hadir... Read more
Jakarta, Situsenergi.com. Polemik terkait skema power wheeling yang kembali diusulkan pemerintah untuk masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU EBET masih terus bergilir. Kali ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja PLN mendatangi Kantor Kementerian ESDM untuk berdialog mempertanyakan sikap Menteri ESDM terkait skema tersebut. Skema power wheeling ini rencananya diusulkan... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Dalam beberapa waktu terakhir ini ramai diberitakan terkait “langkanya” elpiji 3 kg di sejumlah daerah. Daerah-daerah yang diberitakan bermasalah dengan ketersediaan LPG bersubsidi tersebut diantaranya seperti di Malang, Kediri, Banyuwangi, serta beberapa daerah di Medan dan Sulselbar. Namun Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria menyoroti kata atau Istilah... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Disparitas harga antara BBM Bersubsidi jenis solar sebesar Rp 6.800/liter dengan harga solar non subsidi yang rata-rata di kisaran Rp 18.000/liter di pasaran, pasti akan menarik perhatian para mafia BBM untuk memperoleh Solar Bersubsidi dengan cara apapun. Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI),... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria mengatakan, Program B35 yang sangat menjadi perhatian Pemerintah, pada dasarnya jangan sampai berdampak memberatkan Pertamina Patra Niaga yang melaksanakan program ini.Hal ini disampaikan Sofyano menanggapi rencana Pemerintah mengimplementasikan Program B35 Untuk Ketahanan dan Kemandirian Energi Menuju Transisi Energi... Read more
Jakarta,situsenergi.com Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria menghimbau Pemerintah untuk segera mengambil sikap dan keputusan guna mengkoreksi kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Solar dan Pertalite. Hal ini penting agar pada saatnya nanti ketika kuota bbm subsidi kompensasi benar-benar habis, Pertamina sebagai badan usaha yang ditugaskan untuk... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Stok bahan bakar minyak (BBM) Nasional pada dasarnya merupakan ketahanan stok BBM Nasional jadi seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab badan usaha migas seperti Pertamina saja, tetapipemerintah/negara punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap hal ini. “Semakin tinggi kemampuan stok BBM Nasional maka akan semakin bagus ketahanan... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Viral di berbagai media nasional tentang pemberitaan bahwa harga BBM di Malaysia, jauh lebih murah daripada di Indonesia. Sebagai gambaran saja, harga BBM RON 95 di Malaysia, bahkan harganya jauh lebih murah ketimbang BBM Pertamax RON 92 di Indonesia. Penjelasannya begini, harga BBM RON 95 di Malaysia... Read more
Jakarta, Situsenergi.com Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) mengapresiasi penggunaan BBM jenis pertamax di wilayah Banjarmasin yang mencapai 62 persen. Sementara penggunaan BBM jenis Pertalite lebih rendah yaitu sebesar 38 persen. Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria, mengatakan bahwa realisasi penggunaan BBM yang memiliki RON (Reaserch Octane Number) 92 yang lebih ramah... Read more