Sejahterakan Petani Sawit, Sertifikasi ISPO Mutlak Diperlukan

Jakarta, Situsenergi.com

Pemerintah mendorong peningkatan kesejahteraan para petani sawit dengan fasilitasi Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Dengan ISPO ini maka produktifitas para petani sawit terutama di level kecil bisa terangkat dengan cara yang lebih terorganisir. Sertifikasi ISPO merupakan komitmen kuat Indonesia terhadap minyak sawit berkelanjutan dan berfungsi sebagai alat untuk membuktikan kampanye negatif yang selama ini digaungkan oleh beberapa negara di Eropa.

Musdalifah Mahmud, Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian RI menekankan pentingnya sertifikasi petani kecil untuk mendukung pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Kelapa sawit dianggap sebagai komoditas terpenting baik bagi perekonomian maupun kesejahteraan banyak petani kecil.

Diketahui, kontribusi minyak sawit terhadap lapangan kerja nasional menyerap lebih dari 16,2 juta pekerja dengan total nilai ekspor tertinggi sekitar USD 20,38 miliar per Agustus 2021. Saat ini total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mencapai 16,3 juta ha tersebar di 26 provinsi dan 217 kabupaten.
Musdalifah Mahmud mengingat kondisi geografis perkebunan kelapa sawit menyebabkan karakter petani kelapa sawit berbeda, yang menjadi tantangan utama penerapan ISPO.

“Terkait petani sawit, banyak isu-isu mendesak mengenai perkebunan skema plasma termasuk produktivitas yang rendah karena rendahnya kualitas pupuk, kurangnya pengetahuan tentang praktik pertanian yang baik (GAP), organisasi yang buruk, dan kurangnya akses ke bantuan modal dan keuangan,” ujar Ibu Mus sapaan Musdalifah Mahmud dalam webinar kebijakan publik, Kamis (21/10/2021).

Musdalifah Mahmud merekomendasikan petani segera mengadoptasi sertifikasi ISPO untuk mengatasi persoalan produktifitas karena dengan demikian peremajaan perkebunan skema plasma, penerapan praktik pertanian yang baik (GAP), dan perbaikan proses administrasi dan dokumentasi dapat dilakukan dengan mudah.

Menurutnya, terdapat dua regulasi ISPO baru antara lain Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pengarah ISPO dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ISPO.

“Pemerintah saat ini sedang memfinalisasi Permenperin tentang penerapan ISPO di sektor hilir untuk memastikan kelapa sawit berkelanjutan dari perkebunan hingga produk akhir. Semua itu untuk memberikan payung hukum dan prosedur yang lebih baik untuk masifikasi sertifikasi ISPO,” ujar Musdalifah.(DIN/rif)