Petral Dibubarkan, Harusnya Potensi Keuntungan Pertamina Sangat Besar

Jakarta, Situsenergy.com

Ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyotori keuntungan yang diperoleh PT Pertamina (Persero) yang hanya mencapai Rp 5 tiliun atau hanya 1 persen per tahun dari potensi keuntungan yang semestinya diraih BUMN ini.

“Apa mungkin perusahaan importir beli migas murah di luar negeri lalu jual mahal kepada Pertamina? Kalau seperti ini maka importirnya yang untung besar sementara Pertamina rugi besar. Pertanyaanya siapa importir yang menyuplai migas ke ISC ini?” tanya Salamuddin Daeng dalam keterangannya yang diterima Situsenergy.com di Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Padahal kata dia, dengan dibubarkannya PT. Pertamina Trading Limited (Petral)  yang notabene anak usaha Pertamina dan digantikan dengan Integrated Supply Chain (ISC), Pemerintah mengklaim akan mampu menghemat miliaran dolar dan akan mampu meningkatkan untung Pertamina. “Tidak main-main penghematan Pertamina ditaksir bisa mencapai US$ 22 juta sehari. (Kompas 18 mei 2015). Artinya Pertamina bisa berhemat US$ 7,9 miliar setahun,” ungkapnya.

“Ini penghematan yang besar. Artinya Pertamina bisa untung US$ 7,9 miliar setahun atau setara dengan Rp 114,8 triliun. sungguh luar biasa untung tersebut. Wajar saja kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan membuat Pertamina lebih maju dari Petronas, ternyata sumber untungnya bisa berasal dari pembubaran Petral,” tukasnya.

Tidak hanya itu, kata Daeng, janji Jokowi membuat Pertamina jaya lagi-lagi mendapat momentum terbaiknya dengan merosot tajamnya harga minyak mentah dunia. Indonesia yang bergantung pada impor migas bisa bernafas lega. Pertamina mendapatkan momentum lagi untuk meraih untung yang besar.

“Bayangkan saja, nilai impor migas indonesia telah menurun drastis atau separuh dibandingkan era Presiden SBY seiring menurunnya harga minyak dunia. Nilai Rata-rata di era SBY mencapai US$ 45 miliar setahun dan sekarang hanya separuhnya. Dengan demikian Pertamina yang melakukan bisnis jual minyak di Indonesia bisa untung sedikitnya US$ 22 miliar atau 300 triliun rupiah setahun, hanya dari penurunan harga minyak,” paparnya.

Jadi mestinya untung Pertamina tidak sekedar Rp 5 triliun per tahun tetapi bisa mencapai 414 triliun per tahun yang terdiri dari hasil memberantas mafia migas Petral senilai Rp 114 triliun dan untung dari penurunan harga minyak Rp 300 triliun. “Ini masih perhitungan kasar, belum memasukkan faktor kenaikan harga jual BBM non subsidi pada masa pemerintahan ini. Jadi untung Pertamina bisa lebih besar,” pungkasnya.

Benarkah Pertamina Berhemat?

Sementara Ekonom Konstitusi Defiyan Cori mempertanyakan apa yang pernah disampaikan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) M.Said Didu saat Menterinya dijabat oleh Sudirman Said yang dengan yakinnya didukung sang mantan menteri bahwa pembubaran Petral telah berhasil membuat Pertamina menghemat Rp 250 miliar per hari.

“Lalu pertanyaan selanjutnya, setelah Petral berhasil dibubarkan secara resmi oleh Pemerintah pada Hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 apakah memang terjadi penghematan sejumlah yang dimaksud oleh mantan Menteri ESDM tersebut? Apakah benar pembubaran Petral ini telah berhasil menghilangkan peran mafia migas dalam pengadaan migas di Pertamina atau justru sebaliknya mafianya semakin bertambah? Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana dengan harta (asset) Petral yang sudah dibubarkan ini berpindah tangan, apakah diserahkan ke negara?” tanya Defiyan Cori.

Berdasar kalkulasi yang ada, tentu saja pembubaran Petral punya manfaat bagi Pertamina serta membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mendukung visi Trisakti dan Nawacitanya. Namun perlu kejelasan mengenai kalkukasi penghematan yang telah terjadi ini kepada publik berdasar perhitungan yang disampaikan otoritas ESDM saat itu.

“Publik juga menunggu kemana aliran penghematan yang telah dibukukan ini dialokasikan dan didistribusikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sekaligus untuk menjawab, bahwa langkah pembubaran Petral adalah efektif dan efisien memberantas mafia migas selama ini yang mengganggu harga dasar pembelian sebagai pembentuk Harga Pokok Penjualan (HPP) Pertamina dan harga jual ke konsumen atau masyarakat,” paparnya.

Selain dari penghematan per hari itu, kata Defiyan, yang juga perlu dipertanyakan adalah bagaimana proses transisi pengelolaan harta (asset) Petral yang telah dibubarkan itu. Karena harta yang dimiliki Petral sangat signifikan juga dalam membantu keuangan Pertamina dan negara dalam pengelolaan usaha dan pengembangan kebijakan energi dan program-program pembangunan lainnya.

“Apakah harta (asset) Petral ini diserahkan secara total pada struktur baru yang dibentuk oleh Pertamina, yaitu Integrated Supply Chain (ISC)? Ini perlu dibuka ke publik,” pungkasnya.(adi)