Penanganan Dekarbonisasi Sistem Energi Solusi Mitigasi Perubahan Iklim

Jakarta, Situsenergi.com

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan kerja sama pemangku kepentingan akan menjadi cara tepat dalam mencapai tujuan dan sejalan dengan Loh penanganan dekarbonisasi sistem energi sebagai solusi mitigasi perubahan iklim.

“Ini adalah tantangan besar bagi dunia serta perlu ditangani secara kolektif oleh semua negara,” kata Rida dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat (29/4/2022).

Menurut Rida, transisi energi berkelanjutan merupakan salah satu tema dalam presidensi G20 Indonesia yang menekankan pada aksesibilitas energi sebagai prasyarat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terkhusus di pulau-pulau terpencil dan terluar.

Sementara Co-Chair ETWG G20 Indonesia Prahoro Yulijanto mengatakan negara-negara berkembang di Afrika dan Asia menjadi pusat lokasi atas keterbatasan akses energi. Bahkan setidaknya ada 14 negara yang menderita tidak memiliki akses listrik dan memasak tanpa polusi.

Menurutnya, belasan negara berkembang itu membutuhkan banyak suntikan modal dengan nilai sebesar 30 sampai 35 miliar dolar AS per tahun untuk penanganan akses listrik dan 5 sampai 7 miliar dolar AS per tahun untuk akses memasak tanpa polusi.

“Total setidaknya kita butuh suntikan investasi 1,4 triliun dolar AS per tahun hingga 2030 untuk dua isu tersebut,” kata Prahoro.

Lebih jauh ia mengatakan, lanskap masalah dan sistem energi yang beragam menjadi tantangan tersendiri bagi negara berkembang dan ekonomi berkembang. Sehingga wajar bila peningkatan dan peluasan akses energi di negara-negara tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan, tantangan, hingga kapasitas wilayah yang ditetapkan.

“Setiap kebijakan, program, dan efektivitas aksi harus dilakukan melalui model bisnis dan instrumen pembiayaan yang inovatif,” jelas Prahoro.

Masih menurutdia, kebutuhan adopsi akan pilihan teknologi yang inovatif juga diperlukan dengan tetap mempertimbangkan pula keragaman sumber energi lokal.

“Inovasi teknologi ini harus didukung oleh lingkungan dan iklim bisnis yang lebih baik untuk menciptakan lebih banyak peluang, melibatkan pemangku kepentingan terkait, dan memanfaatkan keunggulan kemitraan publik-swasta,” tukasnya.

Pemerintah Indonesia menekankan pencapaian akses energi berkelanjutan harus sejalan dengan pencapaian transisi energi yang adil dan merata. Aspek pemerataan people-centered transitions dapat dipastikan melalui perencanaan program dan implementasi yang terukur dalam memenuhi standar minimum energi modern.

Prahoro berharap forum G20 memiliki potensi besar untuk menjadi faktor kunci untuk mendorong pencapaian akses lgx dalam aksi dekade ini.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang layak dan prospek pasar yang menjanjikan harus dikombinasikan dengan inovasi dalam bisnis, teknologi, dan pembiayaan akan merangsang investasi lebih lanjut dan kemitraan internasional dalam akses energi berkelanjutan.

“Kami berencana untuk memperkuat rekomendasi, praktik, dan pengalaman dalam akses energi berkelanjutan dalam memperkuat hasil utama ETWG G20 di tingkat menteri. Harapannya, kebutuhan ini dapat dipromosikan ke forum pemimpin G20 sebagai bagian integral dari G20 Comprehensive Exit Strategy to Support Recovery,” pungkas Prahoro.(Ert/rif)