KNTI: 82 Persen Nelayan Tak Punya Akses BBM Bersubsidi

Jakarta, Situsenergi.com

Survei yang dilakukan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) terhadap 5.292 nelayan di 10 provinsi dengan 25 kabupaten maupun kota mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Kalimantan Utara menyebutkan bahwa sebanyak 82,08 persen nelayan kecil belum memiliki akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Hal ini disampaikan Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat KNTI, Dani Setiawan di Jakarta, Rabu (07/7/2021). “Para nelayan tahu ada haknya untuk mendapatkan BBM bersubsidi, tetapi sebagian besar dari mereka tidak memiliki akses untuk membeli BBM bersubsidi,” katanya.

Dani menjelaskan bahwa berdasarkan hasil survei tersebut, mayoritas nelayan kecil tidak punya surat rekomendasi yang membuat mereka tidak memiliki akses terhadap BBM bersubsidi.

“Nelayan tidak punya surat rekomendasi karena terkendala urusan administrasi tidak punya pas kecil, tidak punya kartu Kusuka dan lain-lain, sehingga mereka tidak bisa mengurus surat rekomendasi di dinas,” tukasnya.

“Tidak hanya terkendala urusan administrasi, lokasi kantor dinas perikanan yang terlalu jauh dari perkampungan nelayan juga menjadi kendala mereka untuk mengurus surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi,” tambah dia.

Untuk itu Dani mengusulkan agar pemerintah daerah jemput bola memberikan pelayanan administrasi langsung ke kampung-kempung nelayan dengan konsep seperti SIM Keliling yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

“Kalau perpanjangan SIM ada istilah SIM keliling, kenapa surat rekomendasi tidak ada keliling atau pengurusan pas kecil keliling, pengurusan BPKP keliling. Saya kira inovasi-inovasi ini bisa kita dorong segera,” kata Dani.

Beli BBM Eceran

Dari hasil survei tersebut juga terungkap bahwa 83,19 persen nelayan membeli bahan bakar secara eceran. “Pemakaian bahan bakar dalam usaha perikanan sebagian besar menggunakan BBM eceran atau bakul. Hanya 7,34 persen nelayan membeli dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan 5,50 persen lainnya memberi dari stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBN),” papar Dani.

“Kemudian sisanya 3,73 persen nelayan membeli dari pengepul, 0,09 persen membeli dari warung apung di laut, 0,06 persen membeli dari Pertamini, dan 0,09 persen tidak menjawab,” lanjutnya.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa SPBN merupakan tempat bagi nelayan untuk mendapatkan bahan bakar bersubsidi yang harganya lebih murah ketimbang BBM eceran. Namun, SPBN di banyak daerah sudah tidak lagi beroperasi yang membuat nelayan terpaksa harus membeli BBM eceran.

“Kami sudah mendiskusikan ini dengan Dirjen sejak tahun lalu, karena banyak daerah kabupaten kota yang SPBN-nya tidak berfungsi lagi,” kata Dani.

Untuk itu, pihaknya terus mendorong agar SPBN yang sudah tidak beroperasi bisa direvitalisasi kembali dan mengajak koperasi-koperasi serta organisasi nelayan untuk mendorong nelayan agar membeli bahan bakar di SPBN.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu, KNTI juga menyampaikan supaya ada penambahan anggaran bagi pemerintah untuk membangun SPBN baru di kampung-kampung nelayan dan merevitalisasi SPBN yang tak lagi beroperasi.

“(kampung nelayan) Yang belum ada SPBN bisa dibangun melalui anggaran infrastruktur pemerintah, sehingga nanti Pertamina atau yang lain bisa bekerjasama untuk mendistribusikan BBM bersubsidi,” kata Dani.

Terpisah, Vice President Industrial & Marine Fuel Business PT Pertamina Patra Niaga Waljiyanto.l menyampaikan, bahwa saat ini ada 374 SPBN yang tersebar dari MOR I sampai MOR VIII di wilayah Indonesia. Dan akan ada tambahan 61 SPBN baru yang kini sedang dalam progres pembangunan.

“Kami setuju dengan beberapa usulan untuk menambah outlet dan juga seterusnya modifikasi outlet yang kemungkinan ada dalam pemikiran kita untuk improvement,” katanya.(Adi)