Logo SitusEnergi
FSPPB Mensinyalir Lambannya Pembahasan RUU Migas Karena Tidak Ada Sponsor FSPPB Mensinyalir Lambannya Pembahasan RUU Migas Karena Tidak Ada Sponsor
Jakarta, situsenergi.com Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menegaskan akan terus berjuang untuk mengawal perjalanan revisi Undang – Undang (RUU) No.22 tahun 2001 tentang... FSPPB Mensinyalir Lambannya Pembahasan RUU Migas Karena Tidak Ada Sponsor

Jakarta, situsenergi.com

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menegaskan akan terus berjuang untuk mengawal perjalanan revisi Undang – Undang (RUU) No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (migas).

Presiden FSPPB, Arie Gumilar menegaskan bahwa lambannya pembahasan RUU Migas ini disinyalir karena tidak adanya “sponsor” yang mendanai untuk seluruh proses pembahasan RUU hingga pengesahan. Alhasil nasib RUU migas berbanding terbalik dengan RUU mineral dan batubara (minerba) yang dinilai jauh lebih cepat.

Untuk itu demi mendorong pembahasan RUU Migas di DPR, FSPPB aktif menjalin komunikasi dengan Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi VII DPR RI. Pihaknya juga mengusulkan beberapa poin krusial yang nantinya perlu dimunculkan di dalam RUU Migas yang baru

“Yang menonjol yang kita usulkan adalah mengembalikan Pertamina sebagai perusahaan selain sebagai operator dia juga regulator. Dengan begitu Pertamina punya power lebih besar untuk menentukan arah bisnisnya,” kata Arie usai menggelar Tasyakuran HUT Ke 21 FSPPB di Kantor Pertamina (Persero) lama, Jakarta, Senin (18/3/2024).

FSPPB juga mengusulkan dalam draft RUU tersebut agar dibentuk program petroleum fund yang nantinya Pertamina sebagai pengelola. Keberadaan petroleum fund ini penting demi menjaga stabilitas harga jual BBM ke masyarakat sehingga daya beli masyarakat tetap stabil.

“Cadangan uang dari minyak ini juga bisa untuk eksplorasi, karena tanpa eksplorasi kita tidak akan mendapat cadangan baru. Lalu untuk penyiapan transisi energi khususnya kesiapan teknologi untuk menyambut EBT,” ulasnya.

FSPBB juga menyerukan ke semua pihak agar bersama-sama mengawal perjalanan RUU Migas demi masa depan industri migas yang lebih baik. Dia menyesalkan bahwa komoditas migas selama ini hanya dinikmati oleh golongan tertentu sehingga belum mampu menjadi pendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Kita paham sektor energi hanya dikonsumsi bagi tiga elit yaitu elit penguasa, elit pengusaha dan elit Politik. makanya salah satu perjuangan Federasi adalah kita mengedukasi masyarakat melalui komunitas pemuda dan mahasiswa supaya persoalan migas ini tidak hanya jadi konsumsi mereka tapi untuk semua rakyat Indonesia,” pungkas Arie. (DIN/SL)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *