Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN Butuh 60.000 SPKLU

Jakarta, Situsenergi.com

Kendaraan listrik mulai banyak digunakan oleh masyarakat. Masifnya pengguna kendaraan listrik juga perlu dibarengi dengan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). PLN memprediksi dibutuhkan 60.000 SPKLU untuk mendukung ekosistem Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai (KBLBB). Hal itu seperti disampaikan oleh GM PLN UID Jakarta Raya, Dody Pangaribuan dalam webinar dengan tema “Peran dan Dukungan PLN dalam Membangun Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik”, Rabu (20/7).

Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, kata Dody, diprediksi aka nada 600 ribu kendaraan listrik roda empat yang akan digunakan oleh masyarakat. “Kita berharapnya 1 SPKLU bisa melayani 10 kendaraan listrik sehingga ditargetkan ada 60 ribu unit SPKLU yang bisa dibangun hingga 2030,” kata Dody.

Tak hanya PLN yang membangun SPKLU, ia juga membutuhkan pihak ketiga untuk turut serta membangun SPKLU. “Kalau mengandalkan PLN saja, saya rasa dari sisi teknis, operasional maupun finansial tentu PLN tidak bisa sendiri. Makanya kita butuh kerjasama dengan pihak lain,” jelasnya.

Hingga saat ini, di Jakarta sudah ada 22 lokasi SPKLU dengan 30 charger. Pihaknya juga menargetkan akan menambah 7 SPKLU hingga akhir tahun ini. Sementara itu, populasi kendaraan listrik di Indonesia untuk roda dua mencapai 16.473 unit, roda empat 2.106 unit, roda tiga 249 unit, bus sebanyak 57 unit dan mobil barang 9 unit.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Perencanaan dan Standarisasi PT Transjakarta Chandra Rakhmat menyampaikan bahwa hingga kini PT Transjakarta memiliki 100 unit bus listrik yang mana baru beroperasi 30 unit.

“Bus Listrik yang dioperasikan Transjakarta saat ini berjumlah 30 unit. Bebas polusi, bebas kebisingan dan lebih hemat 62 persen,” katanya.

Menurutnya, tahun ini rencananya ada 100 bus listrik yang beroperasi. Saat ini baru 30 unit yang sudah dioperasikan oleh Mayasari Bakti. Sementara untuk 70 bus listrik lainnya masih dalam proses finalisasi kerja sama dengan beberapa operator penyedia bus listrik.

“Saat ini sedang tahap negosiasi dengan beberapa operator yang kami nilai punya kapasitas untuk mendukung investasi tersebut,” kata dia.

Pihaknya berharap, hingga akhir tahun target 100 bus listrik beroperasi di Jakarta bisa terwujud. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan listrik 30 bus yang sudah beroperasi, telah dibangun 10 tempat mengisi daya listrik dengan daya 2 megawatt (MW).

“Kita bangun (charging station) dengan daya 2 megawatt untuk 10 charging. Ini sudah di-launching juga beberapa waktu lalu,” pungkasnya.

Belum Jangkau Semua Golongan
Sementara Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawanenikai, permasalahan yang dihadapi kendaraan listrik saat ini karena masih mahal dan belum menjangkau semua golongan masyarakat dimana komponen terbesar adalah baterai.

“Investasi yang masih mahal untuk pembangunan komponen kendaraan listrik terutama baterai, menjadi salah satu tantangan. Juga perlu diperhatikan masalah dampak lingkungan terkait baterai kendaraan yang tidak dipakai lagi,” kata Mamit.

Menurutnya, saat ini harga mobil listrik paling murah Rp 600 juta-an per unit. Untuk kata dia, Pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait, perlu membuat regulasi yang membuat harga kendaraan listrik menjadi lebih terjangkau.

“Apalagi, kendaraan listrik bisa menjadi solusi dari krisis energi dan defisit APBN atas subsidi dan kompensasi BBM seperti saat ini,” ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa Pemerintah melalui Kementrian atau Lembaga terkait untuk menyiapkan regulasi yang membuat harga kendaraan listrik menjadi lebih terjangkau.

“Perlu segera diterbitkan agar kendaraan listrik menjadi masif untuk diimplementasikan di lembaga-lembaga pemerintahan baik pusat dan daerah maupun BUMN. Yang perlu juga adalah
penambahan infrastruktur stasiun penukaran batere kendaraan listrik umum (SPBKLU) dan SPKLU,” tukasnya.

Selain itu, lanjut dia, perlu juga diciptakan iklim investasi yang kondusif agar investor kendaraan listrik mau mengembangkan dan memproduksi kendaraannya di dalam negeri.

“Kendaraan listrik merupakan salah satu upaya bagi pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan komitmen yang sudah disampaikan,” ujar Mamit.

“Kendaraan listrik merupakan bentuk ketahanan energi nasional dengan mengurangi impor BBM yang semakin meningkat setiap tahunnya. Ini merupakan solusi dari krisis energi dan defisit APBN atas subsidi dan kompensasi BBM seperti saat ini,” pungkasnya.(SL)