Logo SitusEnergi
DPR Minta PGN Percepat Gasifikasi di Indonesia Timur DPR Minta PGN Percepat Gasifikasi di Indonesia Timur
Jakarta, situsenergy.com Anggota Komisi VII DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Mercy Chriesty Barends meminta PT  Perusahaan Gas Negara (PGN)  Tbk untuk tidak “menganaktirikan” kawasan... DPR Minta PGN Percepat Gasifikasi di Indonesia Timur

Jakarta, situsenergy.com

Anggota Komisi VII DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Mercy Chriesty Barends meminta PT  Perusahaan Gas Negara (PGN)  Tbk untuk tidak “menganaktirikan” kawasan timur Indonesia, terutama dalam pembangunan pipa virtual (virtual pipeline).

Ia minta PGN segera menyiapkan peta jalan program pipa virtual sebagai salah satu bentuk percepatan gasifikasi untuk wilayah Indonesia Timur, paling lambat 17 Februari 2020,” ujar Mercy dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Menurutnya, jika wilayah Indonesia bagian barat mendapat perhatian besar dengan adanya pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga  melalui APBN 2020 sebanyak 52 titik lokasi, maka seharusnya Indonesia bagian timur juga mendapatkan kompensasi dari program tersebut.

Namun kenyataannya, kata Mercy, rencana kerja pengembangan jargas PGN justru sama sekali tidak menjangkau Indonesia bagian timur.

Program pipa virtual merupakan kebijakan PGN untuk menyalurkan gas di wilayah Indonesia bagian timur. “Jika pengembangan pipa virtual berjalan baik, kemungkinan besar konversi energi bisa dilakukan, sekaligus membantu seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati energi gas murah tanpa diskriminasi karena wilayah geografis,” tegasnya.

BACA JUGA   Deputi SKK Migas Dukung Kegiatan Operasi PEP Sukowati Field

Terkait pembangunan infrastruktur gas di wilayah Indonesia bagian timur, Mercy meminta adanya sinergi antara PGN, Pertamina dan  PLN  dalam pembangunan infrastruktur gas di Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 untuk pembangunan infrastruktur gas alam cair (Liquefied Natural Gas – LNG) di wilayah Maluku terdapat di tujuh titik yaitu di Kota Ambon, Namlea, kabupaten Pulau Buru, Seram, Bula, kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Langgur (Maluku Tenggara), dan Dobo, kabupaten Kepulauan Aru.

Namun dalam rencana pelaksanaannya pembangunan infrastruktur LNG ini masuk ke dalam tahap II. “Ini seharusnya dibalik dari tahap II menjadi tahap prioritas mengingat wilayah Indonesia Timur menjadi pemasok gas terbesar untuk Indonesia,” kata Mercy.

Dia mencontohkan pada pengembangan ladang gas Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang akan berjalan tahun 2025, seharusnya provinsi Maluku mendapat perhatian khusus untuk pembangunan infrastruktur LNG dari PGN dan lembaga terkait lainnya.(ert/rif)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *