Logo SitusEnergi
Cegah Pemudik Nekat, Ketua DPRD DKI:  Tutup Saja SPBU Cegah Pemudik Nekat, Ketua DPRD DKI:  Tutup Saja SPBU
Jakarta, Situsenergi.com Guna mendukung larangan mudik tanggal 6-17 Mei 2021, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengusulkan agar pemerintah menutup semua Stasiun Pengisian... Cegah Pemudik Nekat, Ketua DPRD DKI:  Tutup Saja SPBU

Jakarta, Situsenergi.com

Guna mendukung larangan mudik tanggal 6-17 Mei 2021, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengusulkan agar pemerintah menutup semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) saat periode larangan mudik tersebut.

Menurutnya, cara tersebut efektif untuk mencegah masyarakat yang nekat mudik dalam periode larangan mudik. Pasalnya, kalau bahan bakar kendaraan tidak ada, warga dipastikan tidak bisa ke mana-mana.

“Untuk mengurangi warga yang nekat mudik, pemerintah bisa dengan cara menutup SPBU, kalau bahan bakar kendaraan tidak ada, kan warga tidak bisa ke mana-mana,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (23/4/2021).

Ia mengatakan, langkah ekstrem tersebut bisa diambil pemerintahan pusat dan daerah.

Namun bukan berarti SPBU ditutup secara menyeluruh.

“Artinya SPBU bisa tetap dibuka untuk kendaraan-kendaraan tertentu yang mendapat pengecualian seperti yang tertera dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 yang dikeluarkan Satgas Covid-19,” tukasnya.

Kendaraan-kendaraan tersebut diantaranya Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara; Kendaraan dinas operasional berpelat dinas TNI/POLRI; Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol; Kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, dan mobil jenazah; kendaraan untuk kesehatan darurat, ibu hamil dan keluarga inti yang akan mendampingi; dan lainnya.

BACA JUGA   Pertamina Siap Bangun Jakarta Integrated Green Terminal di Kalibaru, Terminal Energi Ramah Lingkungan Tercanggih Indonesia

“Dengan demikian SPBU nanti harus dijaga petugas. Kendaraan pribadi yang tidak mendapat pengecualian, tidak akan dilayani pengisian bahan bakar kendaraan,” tegasnya.

Pria yang biasa disapa Pras ini juga menegaskan, bahwa larangan mudik yang digadang pemerintah pusat bisa berjalan apabila didukung dengan ketegasan petugas di titik penyekatan.

“Konsistensi petugas dalam menegakkan aturan, sangat penting agar larangan mudik tersebut bisa berjalan dengan baik. Dengan begitu saya harapkan tidak ada lagi istilah negosiasi di jalan. Semua harus tegas dengan sanksi yang telah ditentukan,” kata dia.

Dengan adanya ketegasan, saya yakin tidak akan ada yang nekat pulang kampung. Kalau ada jumlahnya sangat kecil,” pungkasnya.(Adi)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *