Jakarta, situsenergy.com
Keputusan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) pada Jumat, 31 Mei 2019 pekan kemarin di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat sangat disayangkan tanpa kehadiran Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati.
Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengatakan, RUPS perusahaan pelat merah seperti PT Pertamina tanpa dihadiri seorang dirut dianggap kebijakan yang kurang tepat.
“Kasian saja BUMN-nya. Dikelola sesuka hati sesuai kepentingan penguasa. Bukan sesuai kepentingan negara dan rakyat,” tegas Marwan ketika dihubungi, Senin (03/06).
Marwan menambahkan, meski pemegang saham mayoritas dalam hal ini Kementrian BUMN melalui Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno yang mengatakan tidak ada masalah mengelar konpers tanpa kehadiran Direktur Utama, akan tetapi Marwan menyebut alasan ketidakhadiran disampaikan secara jelas kepada publik.
“Kalau dirut tidak hadir, harus jelas apa sebabnya. Jangan sampai ada yang disembunyikan,” tegas Marwan.
Seperti diketahui, Dirut Pertamina Nicke Widyawati kini menjadi perhatian karena diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nicke diperiksa terkait kasus PLTU Riau-1 yang juga ikut menyeret mantan direktur PT PLN Sofyan Basir sebagai tersangka.
Pada 3 Mei 2019, Nicke hadir memenuhi panggilan Komisi Antirasuah sebagai saksi setelah sebelumnya sempat diundur. Adapun, Nicke seharusnya juga memenuhi panggilan KPK pada 27 Mei 2019, namun ia batal hadir karena sedang bertugas di luar negeri.(SA)
Leave a comment