Puskepi: Poltical Will Presiden Harus Bisa Mewujudkan Ketahanan dan Kedaulatan Energi Nasional

Jakarta, situsenergi.com

Pengamat kebijakan energi yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, menilai bahwa dinamika geopolitik global, khususnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, berpotensi memberikan dampak nyata terhadap ketahanan energi Indonesia. Hal tersebut terlihat dari berbagai pernyataan Presiden maupun pejabat tinggi pemerintah yang menyoroti potensi gangguan terhadap pasokan minyak dan LPG yang selama ini diimpor Indonesia dan harus melalui jalur strategis Selat Hormuz.

Menurut Sofyano, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi energi paling vital di dunia. Setiap ketegangan militer di kawasan tersebut secara langsung meningkatkan risiko terhadap kelancaran pasokan energi global, termasuk bagi Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor minyak dan LPG. Oleh karena itu, kewaspadaan pemerintah dalam menyikapi situasi tersebut merupakan langkah yang tepat.

Ia menilai bahwa pemikiran Presiden Prabowo Subianto yang mendorong percepatan program elektrifikasi nasional merupakan sebuah political will yang patut diapresiasi. Namun demikian, program tersebut harus dirancang secara matang dan komprehensif agar benar-benar efektif serta tidak menimbulkan persoalan baru dalam implementasinya.

“Program elektrifikasi memang menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Namun bentuk dan skema implementasinya perlu dikaji secara mendalam agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Sofyano.

Ia mengingatkan bahwa saat ini Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas produksi listrik yang relatif melimpah, bahkan di beberapa wilayah tercatat mendekati kondisi over supply. Kondisi ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal melalui program elektrifikasi yang terencana dengan baik sehingga kelebihan pasokan listrik dapat diserap oleh sektor rumah tangga maupun transportasi.

Selain itu, ketersediaan sumber daya batubara nasional yang masih cukup besar juga perlu menjadi pertimbangan dalam merancang strategi energi nasional. Pemanfaatan sumber daya domestik tersebut dapat menjadi salah satu langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan energi apabila konflik di kawasan Timur Tengah berdampak pada distribusi energi global.

Sofyano menilai bahwa program elektrifikasi dapat dilakukan secara bertahap, khususnya untuk menggantikan penggunaan energi yang bahan bakunya masih bergantung pada impor. Salah satu contohnya adalah mendorong penggunaan kompor listrik sebagai alternatif pengganti kompor LPG di sektor rumah tangga. Langkah ini tidak hanya berpotensi mengurangi impor LPG, tetapi juga dapat meningkatkan pemanfaatan listrik nasional yang saat ini masih berlebih.

Namun demikian, ia menyoroti rencana kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan memberikan insentif kepada masyarakat untuk mengonversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi sepeda motor listrik. Menurutnya, kebijakan tersebut kurang tepat apabila dilihat dari sisi kemampuan ekonomi masyarakat.

“Walaupun masyarakat mendapatkan insentif, mereka tetap harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dari kantong sendiri karena biaya konversi motor ke listrik pada kenyataannya jauh lebih tinggi dibandingkan nilai insentif yang diberikan pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sofyano menilai bahwa konversi sepeda motor yang usianya sudah tua juga tidak efisien secara ekonomi. Banyak sepeda motor lama yang nilai pasarnya sudah sangat rendah, sehingga tidak rasional jika kendaraan tersebut harus dikonversi menjadi sepeda motor listrik dengan biaya yang relatif mahal.

Sebagai alternatif, ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus memberikan insentif dalam bentuk diskon harga pembelian sepeda motor listrik baru. Dengan skema tersebut, masyarakat akan lebih tertarik untuk beralih ke kendaraan listrik tanpa harus menanggung biaya konversi yang tinggi.

Di akhir pernyataannya, Sofyano menegaskan bahwa dorongan pemerintah untuk memperkuat elektrifikasi nasional seharusnya tidak hanya dipicu oleh situasi konflik global seperti yang terjadi saat ini. Kebijakan tersebut harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

“Elektrifikasi harus dilihat sebagai strategi nasional yang berorientasi pada masa depan. Tujuannya bukan sekadar merespons dampak konflik global, tetapi untuk memastikan Indonesia memiliki sistem energi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(ebs)