Jakarta, situsenergi.com
Konflik geopolitik di Timur Tengah mulai menekan sektor energi nasional. Lonjakan harga minyak mentah global dan pelemahan rupiah dinilai memperbesar beban Indonesia sebagai negara net importir minyak.
Di tengah tekanan itu, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendorong reformasi tata kelola migas sebagai solusi menghadapi risiko krisis energi yang makin kompleks.
Wasekjend I FSPPB Aryo Wibowo menilai lonjakan biaya energi nasional saat ini banyak ditanggung Pertamina. Menurutnya, beban menjaga pasokan aman dan harga energi tetap terjangkau justru bertumpu pada perusahaan, tanpa kompensasi tunai dari pemerintah.
FSPPB menilai kondisi tersebut berpotensi menekan kesehatan keuangan Pertamina jika tidak diimbangi kebijakan yang mendukung. Karena itu, organisasi pekerja migas itu mendesak pemerintah segera menghadirkan kebijakan pro-energi nasional, termasuk mempercepat pengesahan RUU Migas.
Selain reformasi regulasi, FSPPB juga menyoroti pentingnya reintegrasi bisnis Pertamina dari hulu hingga hilir. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat efisiensi dan memperkokoh ketahanan energi nasional saat menghadapi gejolak global.
Aryo menegaskan pemisahan bisnis migas justru berisiko memunculkan transaksi yang tidak efisien dan melemahkan daya tahan perusahaan.
Pandangan serupa datang dari Pakar Energi Komaidi Notonegoro. Ia menekankan peran strategis Pertamina yang selama ini menjaga distribusi energi hingga wilayah terpencil.
Menurut Komaidi, kenaikan harga minyak tidak hanya menekan fiskal negara, tetapi juga mendorong beban bergeser ke Pertamina. Jika dukungan regulasi dan kompensasi tidak diperkuat, risiko keberlanjutan perusahaan bisa menjadi persoalan serius.
Situasi ini membuat isu reformasi tata kelola migas kembali menguat. Di tengah tekanan geopolitik global, dorongan memperkuat Pertamina dinilai bukan hanya soal bisnis, tetapi juga menyangkut ketahanan energi nasional. (DIN/GIT)
Leave a comment