Pengendalian Gas LPG Dengan KTP Tidak Mudah, YLKI : Ada Cara Lain

Jakarta, situsenergi.com

Keputusan pemerintah untuk melakukan pengendalian penyaluran gas LPG 3 Kg dengan menggunakan KTP diapresiasi meskipun di lapangan prakteknya tidak mudah. Pengendalian dengan KTP ini sebagai upaya pemerintah mengembalikan sistem distribusi yang awalnya tertutup menjadi terbuka dan kembali tertutup lagi.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengatakan bahwa distribusi gas bersubsidi 3 kg ini bisa tepat sasaran apabila pemerintah sejak awal konsisten melakukan pengawasan. Namun karena dalam perjalanannya pengawasan longgar akhirnya pemerintah kebobolan dimana semua orang bisa membeli LPG bersubsidi tersebut.

Akhirnya, kata Tulus, untuk mengembalikan sistem distribusi khusus untuk masyarakat miskin dan sektor usaha mikro menjadi sulit meski dilakukan dengan menggunakan KTP. Di lapangan terjadi miss persepsi antara mana kategori masyarakat miskin dan mana masyarakat yang mampu. Data yang dimiliki Kemensos (Kementerian Sosial) terkait data masyarakat yang tidak mampu menjadi bias ketika diimplementasikan di lapangan khususnya dalam distribusi gas melon.

“Sekarang persoalannya pemerintah mengembalikan distribusi yang tertutup ini menjadi tidak mudah sebab kualifikasi masyarakat tidak mampu menjadi tidak jelas di lapangan. Siapa kategori yang tidak mampu ini jadi masalah di lapangan,” ungkap Tulus dalam keterangannya, Jumat (5/1/2024).

Selain melakukan pengetatan dalam hal distribusi gas LPG3 Kg, ada upaya lain yang bisa ditempuh pemerintah untuk menekan angka subsidi energi yaitu dengan memperkecil disparitas harga antara gas bersubsidi dan non subsidi. Diakui bahwa selama ini harga di pasar antara gas LPG 3 kg dengan harga gas non subsidi 5 Kg atau 12 Kg signifikan. Hal ini mengakibatkan masyarakat mampu menjadi beralih untuk membeli gas bersubsidi.

“Ada acara lain yaitu dengan memperkecil disparitas harga. Tetapi memang jika ini diterapkan endingnya kenaikan harga gas LPG 3 kg berpotensi akan naik,” sambungnya.

Cara lain yang bisa ditempuh pemerintah untuk menekan angka subsidi energi adalah dengan menggalakkan program jaringan gas bumi (jargas) untuk keperluan rumah tangga. Meski hal ini sudah dilakukan namun dinilai belum masif karena infrastruktur yang masih sangat terbatas.

“Yang bisa dilakukan pemerintah lainnya adalah mendorong agar bagaimana pemerintah dan PT Pertamina bisa memproduksi gas dalam negeri agar tidak banyak impor,” pungkas Tulus. (DIN/SL)