Jakarta, Situsenergy.com – Mantan Direktur Pertamina, Ari Soemarno mengungkapkan kondisi bisnis hulu migas RI yang saat ini dalam kondisi tidak baik. Menurutnya, banyak hal yang membuat sektor hulu migas menjadi tertekan, hal itu dimulai dari perubahan skema Cost Recovery menjadi sistem bagi hasil (Gross Split).
Ari yang merupakan anggota Bimasena Energy itu mengungkapkan, “pemaksaan” yang dilakukan pemerintah dalam hal skema bisnis tersebut, telah terbukti membuat investasi di sektor hulu migas menjadi tidak menarik. Ia bahkan menyebut, kondisi saat ini investasi hulu migas merupakan yang terendah, dibandingkan dengan masa-masa sebelum kebijakan itu terbit.
“Sampai-sampai tingkat investasi di sektor hulu migas menjadi yang paling rendah, yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dan juga iklim usahanya makin hari makin memburuk,” ujar Ari dalam diskusi daring Bimasena Energy, Jumat (13/11/2020).
Salah satu contoh lagi dimana pemerintah disebutnya memaksakan kehendak yakni terkait pengembangan Lapangan Abadi Masela, di mana awalnya pihak kontraktor berencana membangun fasilitas LNG di laut (offshore), namun kemudian direvisi menjadi kilang darat sesuai dengan kehendak pemerintah.
“Sampai sekarang saya belum yakin terus terang, saya terlibat dalam pengembangan LNG sejak tahun 1970-an. Kita miss-opportunity terus karena ada pemaksaan-pemaksaan,” tuturnya.
Menurutnya, hal-hal seperti ini yang menjadi tantangan pengembangan sektor hulu migas kedepannya. Pemerintah disebutnya harus segera mengatasi hal ini, terlebih target produksi migas RI yang kedepannya harus mencapai 1 juta BOEPD.
Ari menambahkan, di dalam Revisi UU Migas nanti, perlu dikaji secara mendasar, mulai dari segi paradigma dan pola pikir, agar Industri migas ini jangan sampai dijadikan alat optimasi penerimaan negara, melainkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
“Itu harus dimulai dari situ. Banyak hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan,” pungkasnya. (SNU/rif)
Leave a comment