Pengamat : Penunjukan Dirjen Migas Baru Harus Bisa Selesaikan PR Besar Ini

Jakarta, Situsenergy.com

Teka-teki siapa Dirjen minyak dan gas (Migas) yang baru terjawab. Tutuka Ariadji ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menempati posisi yang kosong selama hampir dua tahun tersebut. Meski belum dilantik namun penunjukan Tutuka tersebut digadang-gadang bisa memperbaiki iklim bisnis industri migas.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, mengatakan bahwa Tutuka bukanlah orang baru di dunia migas. Menurutnya, Guru Besar perminyakan ITB ini telah lama berkiprah dalam dunia migas lantaran dianggap sangat paham terkait problematika industri migas. Dia berharap Tutuka bisa menyelesaikan satu persatu persoalan yang dihadapi pada industri yang padat modal dan penuh risiko tersebut.

“PR yang paling besar adalah bagaimana investasi sektor migas bisa kembali meningkat. Di Tengah situasi sulit saat ini,dibutuhkan terobosan baru sehingga investor tertarik masuk ke Indonesia,” kata Mamit saat dihubungi, Kamis (5/11/2020).

Mamit menaruh harapan besar agar Tutuka bisa memanfaatkan segala potensi yang dimiliki negara dalam rangka mengejar target produksi sebesar 1 juga barel oil per day (BOPD). PR lain yang harus digeber oleh pemerintah melalui Dirjen Migas yang baru ini adalah optimalisasi explorasi migas. Hal ini penting karena selama ini cadangan migas kita tidak pernah mengalami kenaikan bahkan terus mengalami penurunan.

“Kegiatan EOR (enhance oil recovery) di tengah lapangan kita yang memang sudah tua harus serius dijalankan. Sehingga optimalisasi lapisan reservoir bisa dilakukan. Dirjen migas yang baru juga harus berusaha agar lifting kita bisa terus terjaga jika memang tidak bisa sesuai dengan target minimal jangan sampai jauh dari target,” sambungnya.

Kemudian untuk program BBM 1 harga harus tetap berjalan dan bisa bertambah begitu juga untuk pembangunan jargas harus dikejar sebagai upaya mengurangi penggunaan subsidi LP3 3 kg. Program penyerapan gas juga perlu dioptimalkan demi menggerakan industri dalam negeri.

“Belum lagi soal perijinan yang masih banyak tumpang tindih harus diperhatikan. Persoalan lahan juga agar menjadi perhatian sehingga tidak merugikan investor,” pungkasnya. (DIN/rif)