Jakarta, situsenergy.com
Bisnis minyak dan gas (Migas) ditengah situasi pandemi virus Corona, dianggap menjadi sesuatu yang tidak menarik bagi investor. Salah satu penyebabnya adalah Crude Oil Price yang terus melemah, seiring dengan meredupnya permintaan.
Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah dan DPR terus melakukan koordinasi dan improvisasi untuk menangani permasalahan itu, salah satunya melalui perbaikan dari sisi regulasi.
“Kita punya program jangka panjang. Ditahun 2030 harus bisa menghasilkan 1 juta BOEPD. Ada 17 WK baru, harus kita tunda eksplorasi akibat kondisi daya tarik bisnis turun. Harga minyak turun, investasi terpengaruh,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Senin (14/9/2020).
Selain itu, pemerintah juga bertekad untuk mengintensifkan program-program eksplorasi. Adapun untuk menarik minat investor, Arifin menyebut pemerintah menyiapkan sejumlah insentif, baik pajak maupun non pajak.
“Kita akan mengintensifkan program-program eksplorasi. Masih ada 68 cekungan migas yang belum kita garap. Dalam beberapa waktu kedepan kita akan punya data untuk menjadi pertimbangan investor untuk investasi,” ujarnya.
Senada dengan Arifin, Ketua Komisi VII DPR-RI Sugeng Suparwoto mengatakan, pihaknya mendukung langkah pemerintah untuk mengoptimalkan program-program kerja, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
“Memang kita agak berat, di hulu, di tengah hingga di downstream. Harga crude turun itu juga jadi tidak menarik investasi. Kita beri insentif, bisa berupa pajak atau non pajak. Komisi VII mendorong aturan-aturan dipermudah agar menarik. Pertamina selain sebagai BUMN, harus tetap menjalankan PSO,” pungkasnya. (SNU/rif)
Leave a comment