Home ENERGI Viral Soal Tagihan Listrik Melonjak, YLKI Berpesan Ini Pada PLN
ENERGI

Viral Soal Tagihan Listrik Melonjak, YLKI Berpesan Ini Pada PLN

Share
Share

Jakarta, Situsenergy.com

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merespon banyaknya keluhan masyarakat terkait tagihan listrik non subsidi yang melonjak. Padahal penggunaannya standar dan wajar sesuai. Di sisi lain pihak. Sementara itu menurut keterangan dari pihak Managemen PT PLN menyatakan tidak ada kenaikan tarif listrik.

Dengan dua pernyataan yang berbeda ini, Tulus Abadi selaku Ketua Pengurus Harian YLKI, mengatakan bahwa PLN kurang melakukan sosialisasi dan edukasi kepada konsumennya bahwa salah satu efek dari work from home (WFH) adalah naiknya konsumsi listrik. Jika konsumsi energi listrik, klimaksnya tagihan akan naik.

“Seharusnya PT PLN memberikan edukasi dan informasi bahwa selama WFH konsumen seharusnya berhemat listrik,” ujar Tulus dalam keterangannya, Rabu (6/5).

Kemudian dengan adanya WFH petugas pencatat meter PT PLN tidak datang ke rumah konsumen, dan konsumen diminta untuk mengirimkan data posisi stand meter terakhir via photo. Jika tak dikirimkan PLN akan menggunakan formulasi 3 bulan terakhir untuk menentukan pemakaian listrik konsumen. Hanya saja informasi ini tidak 100 persen sampai ke konsumen, sehingga konsumen tidak mengerti himbauan dan formulasi tersebut.

“Kesimpulannya, komunikasi publik PT PLN kepada konsumen selama pandemi terlihat kurang maksimal (minim) sehinggai informasi penting tidak sampai pada konsumen. Sehingga menimbulkan shock pada konsumen,” sambungnya.

YLKI meminta agar keluhan – keluhan konsumen dapat ditanggapi oleh managemen PT PLN secara responsif dan bahkan bersifat masif. Bahkan seharusnya PT PLN membuat posko pengaduan di masing – masing area pelayanan. Kemudian Tulus menganjutkan agar konsumen langsung lapor ke PLN untuk minta klarifikasi apabila tagihan listriknya naik mencapai 75-100 persen.

“Manajemen PT PLN harus responsif terhadap pengaduan pengaduan tersebut. Sebelum mengadu ke PLN, sebaikya konsuen mengecek dahulu posisi pemakaian kWh bulan terakhir dengan pemakaian kWh bulan sebelumnya,” pungkasnya. (DIN/rif)

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Sudah Saatnya Prabowo Juga Pecah Kementerian ESDM Menjadi Kementerian Energi Dan Kementerian Sumber Daya Mineral

Jakarta, situsenergi.com Sudah saatnya pemerintahan Prabowo mempertimbangkan secara serius pemisahan Kementerian Energi...

Sofyano: Danantara Perlu Lanjutkan Merger BUMN Atau Subholding atau Anak Perusahaan BUMN

Jakarta, situsenergi.com Keberhasilan merger subholding di lingkungan PT Pertamina (Persero) patut diapresiasi...

Opini: Danantara Harus Jadi Alat Negara Mengembalikan Saham BUMN ke Pangkuan Bangsa

Oleh: Sofyano ZakariaDirektur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Keberadaan Danantara harus dimaknai...

KAI Perkuat Ketahanan Energi Lewat Angkutan Barang Non-Batubara

Jakarta, Situsenergi.com PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat kinerja solid pada awal...