Jakarta, SitusEnergy.com
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya mengambil kebijakan baru untuk tidak lagi.menerbitkan rekomendasi ekspor bijih Nikel berkadar rendah. Menipisnya cadangan komoditas nikel menjadi alasan pemberhentian izin ekspor tersebut. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari ekspor nikel yang sudah diolah agar lebih mendatangkan devisa bagi negara.
Dirjen MIneral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengungkapkan, cadangan terbukti untuk komoditas nikel nasional saat ini hanya sebesar 698 juta ton, dan hanya dapat menjamin pasokan bijih nikel bagi fasilitas pemurnian selama 7-8 tahun. Dengan umur cadangan tersebut, maka hal itu belum dapat memenuhi umur keekonomian fasilitas pemurnian atau smelter.
“Sehingga pemerintah perlu mengambil langkah berupa kebijakan baru, yakni penghentian rekomendasi ekspor bijih nikel kadar rendah, yang berlaku mulai awal tahun depan,” ujar Bambang, di Jakarta, Senin (2/9).
Bambang mengakui, saat ini memang terdapat cadangan terkira komoditas nikel nasional sebesar 2,87 miliar ton. Meski demikian, hal itu masih memerlukan peningkatan faktor pengubah seperti kemudahan akses perizinan, dan keekonomian (harga) untuk membuat cadangan terkira menjadi cadangan terbukti, sehingga nantinya dapat memenuhi kebutuhan smelter selama 42 tahun.
“Maka, atas dasar tersebut, segala sesuatu yang berhubungan dengan ekspor raw material nikel, akan berakhir pada 31 Desember 2019. Untuk yang sudah dapat izin bangun smelter, kalau tidak berhubungan dengan insentif raw material ya silakan jalan saja,” tuturnya
“Kami beri kesempatan, untuk yang sudah dapat izin, tetap berlakukan (izinnya) sampai 1 Januari 2020, itu batasnya,” imbuhnya.
Dari data Kementerian ESDM diketahui, sejak 2017 hingga Juli 2019 sudah dikeluarkan rekomendasi ekspor bijih nikel sebesar 76,26 juta ton, namun hingga kini realisasinya baru mencapai 38,29 juta ton. (SNU)
Leave a comment