Jakarta, SitusEnergy.com
Institut Development Of Economics And Finance (Indef) menilai, wacana pemindahan Ibukota Indonesia ke Kalimantan Timur, bukanlah skala prioritas yang harus dilakukan pemerintah saat ini. Menurutnya, ketersediaan energi listrik hingga pasokan BBM yang baik lebih mendesak untuk jadi perhatian, terlebih Infrastruktur di Kalimantan masih jauh tertinggal dengan pulau Jawa.
“Itu baru satu hal dari ketersediaan energi, tapi hal lain juga kan harus dijawab, apakah kita perlu pindah ibukota karena kajiannya harus jelas dan tidak buru-buru,” ujar Peneliti Indef, Bhima Yudhistira kepada SitusEnergy.com usai acara diskusi Forum Keuangan.co di Jakarta, Senin (26/8).
Bhima juga menyayangkan langkah pemerintah yang dianggap terlalu terburu-buru mengumumkan secara detil lokasi ibukota baru. Menurutnya, dengan kajian yang belum matang serta lokasi yang sudah diketahui, dikhawatirkan hal itu akan dimanfaatkan oleh spekulan untuk menjual mahal tanah di lokasi tersebut. Jika itu terjadi, maka hal itu akan merugikan para calon investor disana.
“Karena sudah mengumumkan nama (lokasi ibukota baru), karena dengan kajian yang belum selesai dan belum lengkap, imbasnya bisa berisiko para spekulan tanah bisa menjual tanah terlalu tinggi dan investor yang mau masuk akan berpikir ulang karena tanah disana mahal,” kata dia.
Bhima juga menyoroti soal ketersediaan pasokan listrik di Kalimantan Timur. Menurutnya, meski wilayah itu merupakan kawasan pertambangan batu bara, namun ketersediaan listrik di Kalimantan Timur masih menjadi pertanyaan karena mayoritas pembangkit listrik berada di pulau Jawa.
“PLN kan tentu butuh tambahan untuk bikin pembangkit baru, tapi harga tanahnya sudah mahal. Belum lagi soal ketersediaan anggaran. Anggaran ini katanya 19 persen dari APBN, padahal APBN sekarang utangnya terus meningkat. Saya rasa ini berpotensi menimbulkan masalah baru,” pungkasnya. (SNU)
Leave a comment