Provinsi Kirkuk Irak Menolak Rencana Untuk Mengirim Minyak Ke Iran

Jakarta, Situsenergy.com

Provinsi Kirkuk Irak utara menolak untuk bekerja sama dengan rencana untuk mengirim minyak ke negara tetangga Iran karena pemerintah pusat tidak berkonsultasi mengenai hal tersebut, kata pejabat provinsi Kirkuk.

Pemerintah pusat di Baghdad dan Pemerintah Daerah Kurdistan semi-otonom keduanya memompa minyak mentah dari sumur-sumur berbeda di ladang minyak Kirkuk, yang mengangkangi daerah kontrol masing-masing. Pasukan Kurdi menguasai beberapa ladang di Kirkuk pada bulan Juni 2014 setelah tentara Irak melarikan diri dari gerilyawan Negara Islam, namun pemerintah di Baghdad tidak mengakui kontrol Kurdi terhadap wilayah tersebut.

Kirkuk tidak akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengirim minyak ke kilang di negara tetangga Iran karena pemerintah federal tidak mencari masukannya, Ahmed Al-Askari, kepala komite energi di dewan provinsi Kirkuk, mengatakan melalui telepon dari London .

“Setiap kesepakatan minyak, atau diskusi tentang output provinsi tersebut, tanpa melibatkan gubernur Kirkuk dan dewan provinsinya tidak akan berhasil,” kata kantor gubernur Kirkuk dalam sebuah pernyataan email.

Menteri Perminyakan Irak Jabbar Al-Luaibi sepakat beberapa hari yang lalu dengan mitranya dari Iran untuk mempelajari rencana untuk membangun jaringan pipa untuk mengirimkan minyak Kirkuk ke sebuah kilang di Iran. Keputusan mereka mengikuti sebuah pengumuman oleh KRG bahwa pihaknya akan mengadakan referendum mengenai kemerdekaan dari Irak pada 25 September, termasuk di Kirkuk. Referendum yang direncanakan telah membuat marah pihak berwenang di Iran dan Turki – keduanya dengan minoritas Kurdi yang cukup besar – dan juga di Irak. Ini juga menarik kritik dari A.S. karena langkah tersebut akan menjadi tidak stabil pada saat perang melawan Negara Islam belum dapat dimenangkan.

‘Taktik politik’

Usulan pemerintah Irak untuk mengirim minyak dari Kirkuk ke Iran dimaksudkan untuk “menghalangi referendum Kurdistan, yang pada akhirnya mencakup Kirkuk,” Dilshad Shaaban, seorang anggota dewan dari parlemen KRG, mengatakan dalam email jawaban atas pertanyaan Bloomberg.

Proposal pipa tersebut adalah “taktik politik” untuk meningkatkan pengaruh pemerintah pusat atas KRG sebelum referendum kemerdekaan yang mungkin terjadi, BMI Research mengatakan dalam sebuah catatan email pada 1 Agustus. Pipa tersebut akan mengalihkan minyak ke Iran dan menjauh dari jalur ekspor Ke Mediterania melalui wilayah Kurdi dan Turki, katanya. Proyek ini juga akan menolak “jumlah besar” pendapatan minyak ke KRG dan dapat memindahkan wilayah Kurdi Irak ke arah “titik pemutusan keuangan,” menurut catatan tersebut.

Kantor berita resmi Iran Republic Republic melaporkan pada 29 Juli bahwa Irak akan memindahkan minyak ke kilang Kermanshah dan Tabriz, dengan alasan kesepakatan awal antara kedua negara.

Kirkuk, di mana Irak pertama kali menemukan minyak pada tahun 1927, dapat menghasilkan lebih dari 1 MMbpd namun memompa kurang dari separuh kapasitasnya karena kelompok etnis dan politik yang bersaing berebut untuk mengendalikan 9 Bbbl cadangannya. Irak mengekspor 98.178 MMbbl minyak mentah, termasuk 677.000 bbl dari Kirkuk, pada bulan Juni, juru bicara Kementerian Perminyakan Asim Jihad mengatakan dalam sebuah pernyataan email pada tanggal 1 Juli.[r/red]

*(worldoil.7/8/2017)