Jakarta, situsenergy.com
Kebijakan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sengaja menahan harga jual bahan bakar minyak atau bbm hingga 2019 untuk jenis premium dan solar, dianggap badan usaha akan menghambat ekspansi bisnis perseroan.
Direktur Perencanaan Investasi dan Managemen Resiko PT Pertamina (persero), Gigih Prakoso mengatakan, seiring naiknya harga minyak mentah dunia di level US$ 60 dollar/barel, mengakibatkan beban usaha perseroan semakin besar karena harus menutupi selisih harga jual premium dan solar.
“Kalo beban cost semakin berat untuk membiayai penjualan premium maupun solar, maka rencana bisnis untuk pengembangan usaha seperti membangun kilang menjadi terhambat,” papar Gigih dalam sebuah diskusi di Hotel Atlit Jakarta (21/03).
Menurut Gigih, kebijakan pemerintah cukup menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Pertamina, jika saja modal usaha yang ditempatkan perseroan untuk meningkatkan produksi migas hingga menambah aset perusahaan akan terganggu karena cost otomatis tergerus untuk ‘mensubsidi’ bbm yang ditetapkan pemerintah tidak naik harga.
“Kalo pemerintah tidak akan menaikan harga, ya sudah semua ditanggung oleh pemerintah, sekarang kan agak beda nih, subsidi tidak ada, meski ada subsidi 500 kecil sekali dibandingkan dengan cost kami, maka subsidi ngga ada, tetapi harga tetap, yang terbebani kita justru. Kalo dulu subsidi ada dari harga ngga masalah karena pemerintah akan membayar kita,” pungkas Gigih.(SNU)
Leave a comment