Pengembangan Infrastruktur Energi Harus Jadi Penopang Industri Maritim

Jakarta, situsenergy.com

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti potensi ancaman kelangkaan energi di masa depan yang bersumber dari bahan bakar fosil. Hal ini menjadi tantangan tersendir yang harus menjadi perhatiani bagi Pemerintah.

DPR memandang, diperlukan riset dan inovasi dengan melibatkan seluruh komponen (stake holder) dalam melakukan terobosan-terobosan kebijakan untuk menopang pengembangan energi baru dan terbarukan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha mengatakan, hal yang cukup penting untuk diperhatikan adalah ketersediaan infrastruktur energi dalam rangka pengembangan konektivitas nasional. Terutama pemerataan sumber daya energi pada daerah strategis di pulau-pulau terpencil di nusantara.

“Konektivitas nasional menjadi penting seiring dengan program Presiden Joko Widodo untuk menggenjot potensi ekonomi di sektor maritim. Infrastruktur energi adalah salah satu penopangnya, karena itu butuh terobosan kebijakan untuk bisa mewujudkan Ketahanan Energi Nasional,” ujar Satya dalam keterangan tertulisny di Jakarta, Senin (5/3).

Seperti diketahui bahwa potensi ekonomi maritim Indonesia ternyata cukup besar, yaitu mencapai 1,33 triliun USD per tahun. Dengan potensi tersebut, seharusnya Indonesia sudah menjadi negara poros maritim dengan nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Namun sayangnya, kata Satya, potensi sebesar itu masih terkendala konektivitas nasional yang belum optimal karena faktor geografis sehingga infrastruktur energi berpengaruh pada pasokan energi yang belum merata.

“Tanpa infrastruktur energi yang memadai dan menjangkau seluruh pelosok, maka konektivitas maritim yang dicanangkan Pemerintah akan gagal,” ujarnya.

Satya menyebut, perlunya pembangunan armada kapal pembangkit (Marine Vessel Power Plant/MVPP) yang diproduksi industri dalam negeri, karena MVPP yang ada saat ini semuanya sewa kontrak dengan Pemerintah Turki.

Kedua, perlunya dibangun jaringan transmisi distribusi gas nasional melalui kapal-kapal domestik pengangkut CNG dan LNG dengan melibatkan tenaga kerja lokal serta mengembangkan fleet perkapalan nasional khususnya kapal pendukung logistik untuk migas,” imbuhnya.

Bahkan, sebut Satya, pengembangan blok-blok migas laut dalam di wilayah timur Indonesia baik existing maupun yang akan dikembangkan, seperti ONWJ, Masela, Indonesia Deepwater Development (IDD), tersebut membutuhkan jaringan kapal logistik pendukung sebagai bagian integral dari supply chain produksi migas.

“Blok Masela dengan potensi yang cukup besar berada dalam posisi geografis yang terpencil dan sulit terjangkau, maka harus didukung konektivitasnya dengan kapal-kapal logistik migas agar siklus produksinya tetap berjalan lancar dan sesuai target,” pungkasnya. (SNU)