Pengamat: Jangan Bandingkan Harga Avtur di Indonesia dengan Negeri Jiran

Jakarta, situsenergy.com

Pengamat energy, Ugan Gandar meminta masyarakat untuk tidak membandingkan harga avtur yang diterapkan di bandara-bandara di Indonesia dengan harga avtur yang ada di bandara Singapura maupun bandara-bandara di Malaysia.

“Jadi jika dinilai bahwa harga jual avtur oleh Pertamina lebih mahal dari harga jual di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, maka harus dipahami bahwa ada faktor-faktor penyebab yang berbeda antara Indonesia dengan negara-negara tersebut misalnya luas wilayah yang ada yang berpengaruh terhadap ongkos angkut,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/9).

“Selain itu adanya beban PPn yang masuk dalam harga jual dan faktor-faktor lainnya juga membuat harga avtur BUMN  lebih tinggi dari harga di negara tersebut,” tambah Ugan.

Ia juga meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk tegas bersikap dengan menunjukan keberpihakan dan dukungan penuh terhadap perusahaan milik negara. Misalnya dengan mensyaratkan jika pihak asing atau swasta ingin berbisnis avtur di Indonesia maka mereka misalnya diharuskan membangun kilang untuk mengolah avtur di Indonesia dan membeli minyak mentahnya dari Indonesia pula.

“Pemerintah juga harus mensyaratkan pihak asing atau swasta untuk wajib menyediakan avtur di seluruh bandara yang ada di Indonesia dan bukan hanya bandara-bandara basah saja,” tukasnya.

Penyediaan dan penyaluran avtur, bahan bakar untuk pesawat udara di negeri ini ,selama ini, dilakukan oleh Perusahaan milik Bangsa dan Rakyat Indonesia, PT Pertamina (Persero).

Pertamina , ketika itu masih bernama Permina, telah merintis usaha Penyediaan dan penyaluran bahan bakar avtur ini sejak puluhan tahun lamanya, dimana dulunya usaha ini tidak dilirik sama sekali oleh badan usaha perusahaan apapun juga karena dulu usaha ini adalah bisnis yang tidak menguntungkan buat pengusaha.

Baik Permina dan atau saat ini dikenal sebagai

Menurut dia, selama ini Pertamina selalu melakukan penyaluran avtur lebih karena menjalankan misi pemerintah ketimbang mengejar keuntungan. Hal ini terbukti dengan perannya menyediakan avtur di bandara perintis dan bandara-bandara kecil di daerah terpencil dan terluar yang secara bisnis sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan yang profit oriented.

“Dengan demikian, jika ada pihak-pihak yang memberi dan mendukung perusahaan asing atau swasta untuk berbisnis avtur khususnya di bandara-bandara besar atau bandara “basah” saja maka ini akan dimaklumi publik sebagai usaha mengkerdilkan Pertamina,” tukasnya.

Perusahaan asing atau swasta juga harus menyadari bahwa Bandara Indonesia bukan hanya ada di Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Menado, Balikpapan maupun Batam.

“Jika mereka incar bisnis avtur hanya di daerah itu dan menutup mata untuk bandara kecil seperti di Papua, Kalimantan, Sulawesi dan lain lain, maka  Pemerintah harus tegas menolak kehadiran mereka,” tukasnya.

“Jika Pemerintah membuka dan memberi kesempatan pihak asing atau swasta berbisnis avtur di negeri ini hanya pada bandara-bandara “basah” saja, maka Pemerintahpun harusnya tidak melarang BUMN Pertamina jika menghentikan  bisnis dan penyaluran avtur di bandara-bandara kecil di seluruh negeri ini,” pungkasnya. (adi)