Pembatalan 9 Proyek PLTU Batu Bara Bisa Hindari 295 Juta Ton Emisi CO2

Jakarta, Situsenergi.com

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan, sembilan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia dapat dibatalkan dengan dampak yang minimal terhadap stabilitas dan keterjangkauan pasokan dan jaringan listrik serta dapat menghindari sekitar 295 juta ton emisi CO2.

“Kami mengembangkan pendekatan yang baru untuk melakukan analisis ini. Kami melihat satu demi satu dari setiap PLTU batu bara yang direncanakan di Indonesia,” kata Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa saat peluncuran laporan Delivering Power Sector Transition in Indonesia dikutip dari keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Fabby, berdasarkan sistem penilaian multi-kriteria, pihaknya mengidentifikasi pembangkit listrik yang dapat dibatalkan dan kemudian menilai implikasi hukum, keuangan, ketahanan sistem, keamanan energi dan emisi karbon dari intervensi itu.

“Tim kami menggunakan citra satelit untuk melacak perkembangan pembangunan pembangkit listrik dari waktu ke waktu,” ujarnya.

“Studi itu juga merekomendasikan pengurangan pembangunan PLTU batu bara melalui pembatalan pembangkit listrik yang telah direncanakan, yang telah disepakati atau kesepakatan awal sebagai salah satu pendekatan yang paling hemat biaya dan berdampak positif terhadap lingkungan untuk mempercepat transisi energi yang berkeadilan di Indonesia,” paparnya.

Lebih jauh Fabby mengatakan, jika dibangun maka sembilan PLTU baru bara yang sebagian besar masih dalam tahap pembiayaan itu akan menyumbang hampir 3.000 megawatt (MW) kapasitas batu bara atau sekitar 20 persen dari total penambahan yang direncanakan di Indonesia.

Analisis IESR juga menemukan bahwa pembatalan sembilan pembangkit listrik akan berdampak, di antaranya mencegah 295 juta ton emisi CO2. Dengan 238 juta dolar AS yang telah diinvestasikan hingga saat ini untuk sembilan pembangkit listrik tersebut, diperkirakan harga pengurangan karbon akan kurang dari 80 sen per ton emisi CO2 yang dapat dihindari.

“Selain itu tidak mengorbankan stabilitas sistem dan sebagian besar daya akan digantikan oleh pembangkit listrik yang sudah ada yang beroperasi dengan kapasitas yang lebih besar,” ujarnya.

Namun menurut dia, skenario itu kemungkinan akan berpotensi memunculkan biaya tambahan dari operasi sistem tenaga listrik sebesar 2,5 miliar dolar AS per tahun hingga 2050.

“IESR mencatat bahwa analisis yang dilakukan tidak memasukkan penambahan energi terbarukan ke dalam bauran energi, yang akan membantu mengurangi biaya pembangkitan rata-rata lebih lanjut,” ungkapnya.

Berikutnya, kata dia, perlu dimasukkan juga risiko hukum yang terkait dengan pembatalan sepihak dari setiap proyek Indonesia dan PLN sebagai perusahaan listrik Indonesia yang telah diidentifikasi dalam studi tersebut.

“Sebab produsen listrik swasta (independent power producer/IPP) menikmati kontrak pembelian listrik jangka panjang dengan PLN dengan persyaratan yang menguntungkan dan negosiasi akan diperlukan dalam setiap kasus untuk memastikan bahwa pembatalan tidak menyalahi perjanjian yang sudah ada,” tukasnya.(Ert/SL)