Logo SitusEnergi
Memalukan, 72 Tahun Merdeka Masih Banyak Desa Yang Belum Kenal Listrik Memalukan, 72 Tahun Merdeka Masih Banyak Desa Yang Belum Kenal Listrik
Jakarta,situsenergy.com Sejak negeri ini merdeka dari tangan penjajah,masih ada 452 desa di Kalimantan Barat yang belum mengenal listrik. “Listrik masih merupakan impian bagi rakyat... Memalukan, 72 Tahun Merdeka Masih Banyak Desa Yang Belum Kenal Listrik

Jakarta,situsenergy.com

Sejak negeri ini merdeka dari tangan penjajah,masih ada 452 desa di Kalimantan Barat yang belum mengenal listrik. “Listrik masih merupakan impian bagi rakyat di 452 desa di kalimantan barat”, ungkap Sofyano Zakaria, Pengamat Kebijakan Energi.

Jumlah desa yang ada di Kalimantan Barat sebanyak 2.381 desa, artinya ada sekitar 19 persen desa yang belum menikmati listrik di Kalimantan Barat, lanjut Sofyano Zakaria yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Puskepi.

Adanya desa yang belum memiliki listrik dan juga hanya menikmati listrik hanya pada malam hari saja di Kalimantan Barat, menjadi aneh dan memalukan, karena Kalimatan Barat adalah wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan 2 negara lain yakni Malaysia dan Brunai.
“Ini sangat memalukan bagi bangsa ini karena kalimantan Barat bertetangga langsung dengan Malaysia dan Brunai yang kehidupan rakyatnya terang benderang berlimpah listrik. Secara psikologis dan politis ini memalukan buat kita”, lanjut Sofyano Zakaria, yang adalah putra daerah Kalimantan Barat.
Sofyano menambahkan bahwa Pemerintah dan PLN harus memanfaatkan kemampuan pengusaha daerah Kalimantan Barat yang punya kemampuan finansial untuk membangun pembangkit listrik kapasitas kecil di setiap desa.
“Pengusaha daerah banyak yang mampu dan mau menyediakan pembangkit listrik tenaga diesel yang khusus dioperasikan di setiap desa.Harusnya Pemerintah dan PLN jeli melihat ini paling tidak ini bisa untuk solusi jangka pendek” tambah Putra Kalbar yang telah berdomisili di Jakarta .

BACA JUGA   Kenapa Pejabat Karier Pertamina Tak Pernah Jadi Dirut Lagi

Sementara itu , salah satu ketua Partai Nasdem dan juga anggota komisi VII DPRRI kembali mengingatkan bahwa listrik adalah hal utama dalam meningkatkan perekonomian.
“Agar ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi ke level 8% bahkan ke level double digit, salah syarat mutlaknya adalah listrik harus cukup , ujar Kurtubi.
Untuk itu Kurtubi mensyaratkan Pemerintah harus membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir karena PLTN lebih murah dan terbukti aman dibanding pembangkit lainnya.

“PLTN hrs segera dibangun karena dengan pembangkit listrik yang ada sekarang yang menggunakan bahan bakar batubara, migas , hydro, surya, angin, biomas , geothermal, masih sangat tidak cukup untuk mendukung growth tinggi” ujar Kurtubi.
“Konsumsi listrik per kapita kita saat ini hanya 1/5 nya Malaysia, 1/3 nya Thailand dan bahkan hanya 1/2nya Malaysia. Mustahil bangsa besar ini bisa mengejar Malaysia, China atau Singapura tanpa melipatgandakan kemampuan supply listrik kita” lanjut DR Kurtubi.

Menanggapi masih banyaknya wilayah NKRI yang belum menikmati listrik sejak Indonesia merdeka, Prof DR Ir Iwa Garniwa yang dikenal pula sebagai salah satu Pengamat Energi nasional lebih menyoroti rasio elektrifikasi yang merupakan data terkait keberhasilan kelistrikan .
“Memang yang mempunyai data tentang rasio elektrifikasi adalah Pemerintah, walau saya tidak yakin dengan angka 93% . Karena harus dilihat keberlanjutan melistriki desa, bukan hanya memasang listrik dengan berbagai sumber listrik saja. Bagi saya yg namanya ratio elektrifikasi adalah sejumlah masyarakat Indonesia yang sudah menikmati listrik secara kontinyu atau berlanjut dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut” ujar Iwa.

BACA JUGA   Kontrak NSB Diperpanjang Satu Tahun

Profesor yang mengajar di UI itu melanjutkan :
“ berdasarkan informasi program melistriki desa banyak yang gagal menjaga kesinambungannya. Sehingga masyarakat atau desa tersebut bisa dianggap sudah memenuhi rasio elektrifikasi”.

Sekarang ini Pemerintah melalui kementerian ESDM melakukan peningkatan rasio elektrifikasi dibantu oleh PLN, demikian juga Kementerian desa tertinggal.
Namun sepertinya tidak terkoordinasi dengan baik dan konsep melistriki masih dengan melakukan cara konvensional yang membutuhkan biaya tinggi”.

Profesor Iwa menandaskan : “Perlu dilakukan terobosan baru utk melistriki desa atau warga yg belum mendapatkan listriknya.
12000 desa tidak sedikit, tapi tidak banyak dibandingkan dengan masyarakat yg sudah mendapatkan listrik”. [red]

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *