Kritik Pedas Ahok Ke Pertamina Bisa Picu Penurunan Kepercayaan Investor

Jakarta, Situsenergy.com

Dalam dua hari ini, industri minyak dan gas (migas) digegerkan dengan pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam video yang dibuatnya Ahok menuding Direksi perusahaan BUMN itu tidak pecus kerjanya. Dengan kalimat satir, Ahok geram dengan berbagai kebijakan direksi karena dinilai banyak kebijakan yang tidak relevan sehingga membuat Pertamina merugi. Seperti penggunaan kalimat otaknya utang terus, direksi lambat, bodoh aja bisa jadi direksi dan lain sebagainya.

Menanggapi hal itu Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menyesalkan sikap frontal Ahok yang dinilai akan memperuncing situasi. Kalimat-kalimat tidak patut seharusnya tidak boleh diumbar di khalayak publik, apalagi Ahok menjabat Komisaris Utama di Pertamina. Diibaratkan Ahok sedang membakar rumah sendiri demi menghilangkan tikus.

“Penggunaan kata atau pilihan diksi itu bisa membakar lumbung atau rumah Pertamina secara langsung atau tidak langsung. Kemudian media ramai memberitakan dengan berbagai macam judul yang memancing reaksi beragam publik,” kata Ferdinand di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Ferdinand yang juga sebagai Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) mendukung upaya perbaikan Pertamina sebagai BUMN energy satu-satunya di Indonesia. Namun cara dan pola komunikasi yang dilakukan Ahok dinilainya tidak tepat.

Yang mencuri perhatian dari auto kritik Ahok terhadap Pertamina oleh Ferdinand adalah adanya fee jasa konsultan yang mencapai Rp1,5 triliun per tahub. Apabila hal itu benar, dia menanyakan seberapa besar beban pekerjaan sebagai konsultan sehingga dibayar dengan nominal yang begitu fantastis.

“Apa yang disampaikan Ahok tentang Konsultan yang dibayar hingga Rp1,5 triliun pertahun memang jadi pertanyaan bagi kita. Apa yang dikerjakan konsultan itu hingga bayarannya sebesar itu Berapa banyak konsultan di dalam yang bekerja untuk Pertamina? Hal seperti ini kita dukung untuk diperbaiki,” ulasnya.

Dari kritik tajam itu, Ferdinand melihat akan berimbas pada tingkat kepercayaan publik atau investor terhadap Pertamina. Mitra-mitra Pertamina bisa berasumsi bahwa direksi sekarang sudah tak dipercaya dan akan dicopot, maka bisa saja mereka menghentikan semua kesepatakan-kesepatan usaha yang akan dilaksanakan. Jika hal itu terjadi dampaknya Pertamina sebagai Badan Usaha kehilangan trust global dan dampak negatif ekonominya akan besar kepada Pertamina dan negara secara langsung atau tidak langsung.

“Di Pertamina ada rapat rutin antara BOD dengan BOC. Forum itu menjadi ajang diskusi, evaluasi dan lain hal antara Direksi dengan Komisaris. Mestinya Ahok bicara di sana dan bila tidak ada titik temu, Ahok bisa melaporkan kondisi tersebut kepada Menteri BUMN yang menugaskan dia sebagai perwakilan pemerintah di Pertamina, bukan mengumbarnya ke publik dengan diksi yang tidak sepatutnya,” pungkasnya.(DIN/rif)