IRESS: Pemerintah Lamban Tetapkan Presentase Saham Blok Mahakam

Jakarta, situsenergy.com

Indonesia Resources Studies (IRESS) menyayangkan lambannya Kementrian ESDM menetapkan presentase saham Blok Mahakam yang akan ditransfer (share down) oleh PT Pertamina (Persero). Padahal waktu beralihnya peran pengelolaan (operatorship) Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie (TEPI) kepada Pertamina hanya tinggal dua bulan lagi.

Selain itu, biaya yang harus dibayar oleh TEPI dan Inpex kepada Pertamina untuk transfer tersebut pun belum jelas. “Ini perlu diwaspadai karena keterlambatan penetapan persentase dan harga saham tersebut dapat mengganggu kelancaran produksi migas dan berpotensi menimbulkan terjadinya KKN oleh oknum-oknum terkait,” kata Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara dalam keterangan tertulisnya yang diterima Situsenergy.com di Jakarta, Rabu (01/11) pagi.

Seperti diketahui, sesuai Peraturan Menteri ESDM No.15/2015, maka sejak 1 Januari 2018 Pertamina akan resmi menjadi operator Blok Mahakam. Menteri ESDM Sudirman Said pada 2015 juga telah menetapkan dan menawarkan secara resmi kepada TEPI dan Inpex untuk menguasai 30% saham Pertamina di Blok Mahakam dengan biaya yang dihitung secara business to business (B-to-B). Perhitungan tersebut tentu saja harus didasarkan pada besarnya cadangan terbukti migas yang tersisa dan nilai aset produksi Blok Mahakam pada Januari 2018.

Namun hingga saat Sudirman Said digantikan oleh Ignatius Jonan sebagai Menteri ESDM, TEPI dengan arogan tidak pernah mengonfirmasi dan menyatakan kesediaan menerima tawaran share-down 30% saham Pertamina tersebut. “Sepertinya mereka merasa seolah-olah “mempunyai kekuatan ekstra”, sehingga meminta untuk dapat menguasai 39% saham Mahakam. Ironisnya, Menteri ESDM Ignatius Jonan dan Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan justru mendukung keinginan TEPI tersebut,” ujar Marwan.

Pertamina sendiri, kata Marwan, pernah mengatakan bahwa untuk merubah persentase share-down Blok Mahakam dari 30% menjadi 39%, mereka tidak memiliki wewenang, sehingga berharap untuk segera menerima SK baru dari Menteri ESDM.

“Jika di atas itu (30%) maka ranahnya bukan lagi ada di kami. Sewaktu saya join (diangkat menjadi Dirut), kebetulan ini sudah dibicarakan dengan Pak Menteri. Instruksi ini pun sampai sekarang masih 30%. Jadi naik atau tidaknya share-down adalah menjadi urusan ESDM,” kata Marwan seperti yang disampaikan Dirut Pertamina Elia Massa Manik di Ruang Rapat Komisi VII, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Marwan menambahkan, hingga saat ini publik juga belum memperoleh informasi terbuka dari Menteri ESDM perihal rencana penaikan share-down saham Pertamina menjadi 39% di Blok mahakam. “Berdasarkan informasi yang kami peroleh, justru Kementrian ESDM-lah yang meminta Pertamina untuk segera mengajukan permohonan kepada pemerintah/KESDM agar diberi izin melakukan share-down hingga 39%. Di sini, tertangkap kesan adanya oknum penguasa yang bersikap hipokrit dan berprilaku lempar batu sembunyi tangan,” ketusnya.

Terkait dengan hal ini, IRESS meminta Kementrian ESDM bersikap tegas dan konsisten dengan SK Menteri ESDM sebelumnya, di mana Sudirman Said pada 2015 sudah memutuskan besarnya share-down hanya 30%. “Kami juga mempertanyakan sikap Menteri ESDM Jonan dan Menko Luhut Pandjaitan yang “demikian antusias” memenuhi permintaan TEPI dan Inpex. Padahal  keduanya bersikap arogan dan tidak pernah menggubris tawaran Sudirman Said sebelumnya,” tanya Marwan.

“Kalaupun keinginan Total harus dipenuhi, entah karena pertimbangan apa, mengapa Menteri ESDM tidak menulis SK resmi kepada Pertamina untuk melakukan share-down 39%? Jangan gunakan taktik “lempar batu sembunyi tangan”,” tambah mantan anggota DPD ini.(adi)