Harga BBM Naik, Energy Watch Sebut Beban Kompensasi Jadi Berkurang

Jakarta, Situsenergi.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan kenaijan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, karena akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, kenaikan harga beberapa jenis BBM ini akan membuat beban kompensasi yang harus ditanggung negara menjadi berkurang.

“Dengan adanya kenaikan harga ini maka beban kompensasi yang harus ditanggung negara menjadi berkurang. Hal ini tentu saja akan menambah ruang fiskal bagi APBN dalam mengatur hal-hal yang produktif lainnya,” kata Mamit di Jakarta, Sabtu (03/9/2022).

Dengan penyesuaian harga ini, kata dia, maka gap antara Pertalite dengan Pertamax menjadi tidak terlalu jauh. Tidak hanya itu,
Gap Pertamax dengan Pertamax Turbo juga jadi gak jauh.

“Hal ini bisa mendorong masyarakat untuk beralih ke BBM yang RON-nya lebih tinggi yang tentu saja jauh lebih baik bagi mesin. Selain itu jarak tempuh juga jadi jauh dan pastinya lebih ramah lingkungan. Dan ini membuat masyarakat menjadi semakin mudah dalam memilih bahan bakar sesuai dengan kemampuan mereka,” tukasnya.

Selain itu, lanjut dia, penyesuaian ini memang harus dilakukan dan angka tersebut sudah sangat diperhitungkan oleh pemerintah.

“Dampak inflasi sepertinya tetap ada. Hanya saja pemerintah sudah mempersiapkan bantauan sosial seperti BLU dan BLT untuk membantu masyarakat yang terdampak,” ujarnya.

“Selalin itu, saya kira pemerintah harus bisa memberikan bantuan stimulus lain terutama kepada UMKM dengan berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, bantuan modal, petani misalnya dengan meningkatkan subsidi pupuk, nelayan dengan memberikan alat-alat yang produktif sehingga mereka bisa tetap kuat dalam menghadapi penyesuaian tersebut,” paparnya.

Sementara itu, kata dia, jika ada kenaikan harga komoditas pangan yang signifikan maka pemerintah diminta mengadakan operasi pasar untuk tetap menjaga daya beli masyarakat.

“Pemerintah harus tetap berusaha melakukan kontrol terhadap harga pangan.
Kita juga harus terus mengawal Kemensos dalam menyalurkan BLT agar tepat sasaran. Data DTKS ini harus terus diupdate sejalan dengan penyaluran BLT tersebut. Kemenaker juga kita kawal dalam menyalurkan BLU,” katanya.

“Ini penting jangan sampai salah sasaran dalam menyalurkan BLU. Fungsi pengawasan dari masyarakat dan lembaga independen harus tetap dilakukan agar penyaluran ini sesuai dengan harapan dari Presiden Jokowi,” pungkasnya.(SL)