FSPPB Nilai Pemecahan Direktorat Pemasaran Pertamina Hanya Akal-akalan

Jakarta, situsenergy.com

Presiden Federasi Serikat Perkerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri  menilai, rencana pemecahan Direktorat Pemasaran Pertamina hanya akal-akalan saja.

Menurutnya, hal yang tidak mungkin adalah memisahkan marketing retail dengan industri, karena infrastrukturnya seperti tanki dan lain-lain masih sama. “Dengan keputusan ini maka secara bisnis akan banyak terjadi benturan pada saat operasional nanti, dan bisa berdampak pada rencana holding migas,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Ia juga menilai perombakan/penambahan Direksi Pertamina juga sudah sangat keterlaluan. “Jika ini benar, maka langkah yang dilakukan Kementrian BUMN sangat keterlauan. Kalau benar  dilakukan maka hal ini akan menyebabkan terjadinya penjarahan struktural pada Pertamina,” katanya.

Selain itu, kata dia, biaya operasional (overhead) juga akan sangat besar untuk membiayai direktur/direktorat yang baru dan belum tentu nanti akan memberikan kontribusi bagi pendapatan Pertamina.

“Kami melihat nanti akan terjadi ineffisiensi dalam operasional. Untuk itu lembaga penegak hukum seperti KPK harus melakukan pemeriksaan terhadap Mentri BUMN atas apa yang diputuskan ini,” pungkasnya.

Sementara Presiden Konfederasi SP Migas Indonesia (KSPMI), Faisal Yusra menilai, seringnya pergantian direksi di tubuh PT Pertamina (Persero) akan menimbulkan pertanyaan publik. Apalagi dalam 15 tahun terakhir, telah terjadi pergantian direksi di BUMN tersebut sebanyak 9 kali.

“Mencermati konstelasi yang berkembang seputar pergantian direksi Pertamina, bagi banyak pihak termasuk Pekerja Migas/Pertamina adalah menjadi pertanyaan. Karena dalam 15 tahun terakhir, Pertamina sudah mengalami pergantian rezim direksi yang ke-9,” katanya di Jakarta, Selasa.

Padahal, kata dia, UU menegaskan dalam keadaan normal penugasan direksi BUMN adalah 5 tahun. “Jadi bisa dibayangkan pergantian yang begitu sering menunjukkan ada yang salah dalam penetapan Direksi. Apakah itu masalah kinerja maupun kompetensi figur yang tidak tepat, atau kebijakannya tidak pas,” tukasnya.

Yang juga menjadi pertanyaan, lanjut dia, jumlah direksi Pertamina yang bertambah banyak sampai 11 Direksi seperti yang diberitakan akhir-akhir ini tanpa adanya perubahan proses bisnis yang signifikan. “Ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pemborosan yang nyata,” ucapnya.

Ia juga menyoroti dipecahnya Direktorat Pemasaran menjadi Direktur Pemasaran Industri dan Direktur Pemasaran Retail plus Direktur Logistik/Perkapalan. “Ini akan mengganggu banyak hal di lapangan karena kenyataannya sumbernya satu sektor dan pengaturan setiap direktorat dengan KPI masing-masing akan menimbulkan masalah besar di area supply & distribusi,” ujarnya.

“Bisa dibayangkan betapa runyamnya bila tiga sektor yang bersentuhan langsung memiliki masing-masing direksi dan masing-maisng KPI/Target. Kalau sudah pernah memiliki pengalaman yang tidak baik di masa lalu mengapa harus diulangi,” tukasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Menteri BUMN, Rini Soewandi agar mengembalikan organisasi direksi Pertamina seperti pada masa lalu. “Hal  ini penting agar organisasi direksi PERTAMINA bisa sejalan dengan proses bisnisnya sesuai maksud dan tujuannya yang diatur dalam AD dan UU Migas diantaranya Direktur Utama, Direktir Hulu & Gas, Direktur Hilir, Direktur Keuangan & IT dan Direktur Portofolio Bisnis & General Affair,” paparnya.

Namun demikian, pekerja Migas/Pertamina berharap seluruh upaya perubahan Direksi adalah bagian dari upaya peningkatan kinerja. “Jadi bukan hal lain seperti membagi-bagi kekuasaan maupun kesempatan apalagi dikaitkan dengan hal subyektif seperti politik misalnya,” tutupnya.(adi)