DPR Ingatkan Pemerintah Adanya Potensi Kenaikan Subsidi Energi Tahun Depan

Jakarta, Situsenergi.com

DPR RI mengingatkan pemerintah untuk bersiap mempertebal APBN lantaran asumsi kebutuhan pembiayaan untuk subsidi energi akan meningkat di tahun depan. Hal itu perlu diantisipasi sejak dini untuk meminimisir risiko yang terjadi di kemudian hari.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah, mengatakan saat ini dunia sedang dihadapkan pada ancaman krisis energi dan pangan. Pada Juni dan Juli 2022, sejumlah lembaga energi nasional maupun internasional telah merilis proyeksi harga, volume produksi dan permintaan energi global di 2023 dimana ada potensi ketidakseimbangan.

“SKK Migas memperkirakan, harga minyak di 2023 masih berada di level USD100 per barel,” ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Dia menilai, tingginya harga minyak bumi tersebut dipengaruhi oleh konflik antara Rusia dan Ukraina yang belum mereda. Selain itu, lanjut Said, perbaikan ekonomi di masa pandemi Covid-19 telah membuat permintaan minyak dunia mengalami peningkatan.

Said menyampaikan, Badan Energi Internasional (IEA) melaporkan bahwa permintaan minyak global diperkirakan mengalami kenaikan hingga lebih dari 2 persen ke rekor tertinggi 101,6 juta barel per hari (bph) di 2023. Sedangkan, OPEC + menyatakan, suplai minyak global akan naik ke level 100-102 juta barel per hari.

“Dengan mempertimbangkan forecasting berbagai lembaga kredibel terhadap volume produksi dan harga minyak bumi dunia, tampaknya kita akan mengalami situasi yang kurang lebih hampir sama dengan tahun ini terkait minyak bumi dunia,” papar Said.

Pada tahun ini, kata Said, APBN menghadapi beban berat subsidi energi, akibat kenaikan harga minyak bumi dunia. “Kita menambahkan alokasi subsidi energi sebesar Rp74,9 triliun dari plafon awal sebesar Rp134 triliun (Rp77,5 triliun LPG dan BBM serta listrik Rp56,5 triliun),” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, ada tambahan alokasi pembayaran kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp275 triliun dari semula hanya Rp18,5 triliun. Tambahan kompensasi itu diperuntukkan bagi kompensasi BBM sebesar Rp234 triliun dan listrik senilai Rp41 triliun.

Bahkan, pemerintah harus melunasi biaya kompensasi energi tertanggung di 2021 mencapai Rp108,4 triliun, dengan rincian sebesar Rp83,8 triliun untuk BBM dan senilai Rp24,6 triliun untuk listrik.

“Selain persoalan harga minyak bumi di tahun depan yang diperkirakan akan tetap tinggi, potensi beban subsidi akan bertambah jika melihat tren konsumsi BBM dan listrik yang akan naik, seiring dengan terus membaiknya keadaan ekonomi domestik,” ungkap Said.(DIN/SL)