BBM Euro 4 Berlaku 2018, Premium Harus Dihapus

Jakarta, situsenergy.com

Standar emisi Euro 4 kembali menjadi pembicaraan publik setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memunculkan regulasi itu ‘lagi’ ke permukaan.

Rencananya, mulai tahun depan, atau lebih tepatnya tahun 2018 bbm Euro 4 sudah dapat diterapkan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017.

Apalagi saat ini Indonesia sendiri masih berstandar Euro 2 dan sudah menahun sejak pertama diterapkan sejak 2005.

Lalu apa itu standarisasi Euro? Bila disederhanakan standar Euro, merupakan standar gas buang kendaraan versi Eropa. Namun, pada negara-negara di Eropa standar tersebut sudah mencapai Euro 6, bukan lagi Euro 4.

Kehadiran standarisasi emisi Euro, berkaca pada gas buang kendaraan yang dianggap tidak ramah terhadap lingkungan juga kesehatan masyarakat. Adapun emisi yang mengandung, gas karbon dioksida (co2), nitrogen oksida (NOx), karbon monoksida (CO), volatile hydro carbon (VHC) dan partikel lain.

Menanggapi hal ini, pengamat energi dari Universitas Indonesia, Prof Iwa Garniwa meminta pemerintah untuk konsisten menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium iika sudah memutuskan untuk menerapkan BBM Euro 4 pada 2018 mendatang.

“Kalau memang kebijakan pemerintah menuju Euro 4 pada tahun 2018, maka pemerintah harus konsisten menghapus Premium,” katanya saat dihubungi via telepon di Jakarta, Selasa (5/9).

Kendati demikian, kata Iwa, kewajiban Pemerintah untuk memberi subsidi harus tetap ada. “Menurut saya subsidi yang diberikan bukan lagi pada BBM tapi subsidi langsung pada masyarakat/rakyat Indonesia yang masih membutuhkan,” katanya.

Iwa menambahkan, biar saja harga BBM Euro 4 dijual sesuai dengan harga keekonomianya, sehingga Pertamina tidak disibukkan lagi oleh masalah subsidi. “Karena subsidi adalah tanggung jawab Pemerintah. Subsidi langsung BBM yang berkeadilan diberikan bukan hanya untuk masyarakat yang punya kendaraan tetapi termasuk juga kepada masyarakat yang tidak punya kendaraan,” paparnya.

Ia juga nengapresiasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (RTKM) yang dibentuk kemudian dibubarkan beberapa waktu lalu oleh Pemerintah. Pasalnya, tim yang diketuai ekonom UI Faisal Basri saat itu merekomendasikan agar BBM jenis Premium dihilangkan. Karena BBM bertimbal dengan RON 88 itu berbahaya bagi lingkungan.

“Saya mengapresiasi kerja tim RTKM yang waktu itu meremomendasikan kepada Pemerintah untuk menghilangkan Premium. Cuma tanggung jawab pemerintah akan subsidi harus tetap ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, Tim RKTM yang dipimpin Faisal Basri pernah meminta kepada pemerintah untuk menghapus RON 88 alias Premium.

Rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan data bahwa Premium sudah tidak ada di pasar. “Kita sudah berikan rekomendasi agar pemerintah menghapus RON 88. Namun keputusan ada di pemerintah,” tutur Faisal saat itu.

Padahal mempertahankan premium di pasaran telah membuat mafia tumbuh subur di Indonesia. Dan itulah yang menjadi biang keladi bagi kekisruhan negara.(adi)