Banyak Problem Di Balik Proyek PLTU, ICW Sejumlah Elite Negara Terlibat

Jakarta, situsenergy.com

Indonesia Corruption Watch (ICW) menengarai sejumlah tokoh elit negara menjadi bosman dalam proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Dari penelusuran yang dilakukan ICW menemukan fakta bahwa dibalik proyek tersebut ternyata menyisakan setumpuk permasalahan negatif yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari para elite tersebut untuk menuntaskannya.

Tim ICW, Egi Primayogha, mengatakan sebanyak 20 proyek PLTU dari seluruh Indonesia telah ditelusuri oleh ICW. Sedikitnya 10 orang terkaya seIndonesia berada di balik proyek pembangkit listrik. 12 orang di balik pembangkit juga terafiliasi dengan perusahaan di negara surga pajak. Selain itu terdapat 3 orang pejabat publik aktif yang terafiliasi dengan proyek PLTU.

Di antara orang-orang dengan kekayaan luar biasa, terdapat nama Sandiaga Uno, Boy Thohir, dan Arini Subianto yang berada di balik PLTU Tanjung Kalimantan Selatan. Mereka merupakan pengurus dan pemegang saham dari PT Adaro Energy Tbk. Selain itu terdapat juga nama Prajogo Pangestu di balik PLTU Jawa 9 & 10 sebagai pemegang saham mayoritas PT Barito Pacific Tbk. Prajogo merupakan orang terkaya ketiga versi majalah Forbes tahun 2019 dengan total kekayaan USD7,6 miliar.

“Kita juga masih mengingat geger Paradise Papers & Panama Papers yang memunculkan dugaan adanya modus penghindaran pajak (tax avoidance) melalui negara surga pajak. Individu di balik PLTU turut ditemukan dalam database International Consortium & Investigative Journalists (ICIJ) yang memuat nama-nama orang di negara surga pajak,” ujar Egi dalam keterangannya, Senin (13/7).

Di antara nama-nama tersebut terdapat Luhut Binsar Pandjaitan, Djamal Nasser Attamimi, Dewi Kam, dan Edwin Suryadjaya. Luhut misalnya, berada di balik PLTU Sulbagut 1 & PLTU Sulut 3. Adapun tiga orang pejabat publik yaitu Luhur Binsar Pandjaitan, Fachrul Razi berada di balik PLTU Sulbagut 1 & PLTU Sulut 3 sebagai pemegang saham dan pengurus di salah satu perusahaan Grup Toba. Erick Thohir juga berada di balik PLTU Tanjung Kalimantan selatan melalui afiliasi dengan saudara kandungnya Garibaldi Thohir.

“Sejumlah nama-nama yang ditemukan bukanlah nama yang asing dalam industri batubara. Grup perusahaan mereka turut menguasai pertambangan batubara. Hal ini juga menunjukkan bahwa dari hulu ke hilir, industri batubara telah dicengkeram oleh elite-elite kaya atau oligarki,” sambungnya.

Namun dibalik moncernya bisnis batubara yang menjadi bahan bakar bagi PLTU tersebut terdapat banyak PR yang harus diperhatikan seperti lubang atau kubangan bekas galian batubara. Banyaknya galian untuk memperoleh batubara yang dilakukan oleh perusahaan milik orang – orang elite tersebut membuat banyak nyawa meregang sia-sia.

“Anak-anak tewas akibat lubang tambang yang dibiarkan menganga. Lahan hijau rusak akibat berubah menjadi lokasi pertambangan. Pembangkit listrik dengan bahan bakar batubara yakni PLTU secara nyata mengancam kesehatan dan nyawa warga,” sambung Egi.

Daftar hitam dampak buruk dari adanya PLTU tersebut rupanya sulit diatasi. Pasalnya pemerintah masih bernafsu untuk terus melanggengkan industri batubara. Pengerukan batubara secara masif dapat terlihat lewat laju produksi batubara yang 2,5 kali lebih tinggi di banding rata-rata dunia. Hal ini sekaligus menunjukkan ketiadaan komitmen pemerintah Indonesia terhadap krisis iklim yang mengancam bumi beserta generasi masa depan di dalamnya.

“Masalah yang ada dalam industri batubara termasuk PLTU penting untuk menjadi sorotan. Selain telah terbukti mengancam nyawa manusia dan memperburuk krisis iklim, PLTU telah menjadi bancakan oleh banyak pihak,” lanjutnya.

ICW juga mencatat bahwa proyek PLTU saat ini juga perlu disoroti karena celah perburuan rente terbuka lebar. Ini dikarenakan Presiden Jokowi telah mencanangkan program pembangkit listrik 35.000 MW yang mayoritasnya berjenis PLTU. Dukungan finansial untuk megaproyek tersebut mencapai USD72,3 miliar dan 75 persen pembangkit diserahkan kepada swasta.

“Industri batubara telah membebani negara dengan tanggungjawab lebih. Negara diharuskan menanggung biaya atas kerusakan lingkungan dan kesehatan warga. Lebih lagi, penggunaan batubara semakin memperparah krisis iklim, sehingga penggunaan PLTU harus diberikan perhatian khusus,” pungkas dia. (DIN/rif)