Home ENERGI Biaya Logistik RI Masih Mahal, Perpres Baru Ini Bikin Pelaku Usaha Punya Harapan

ENERGI

Biaya Logistik RI Masih Mahal, Perpres Baru Ini Bikin Pelaku Usaha Punya Harapan

Editor SitusEnergiNovember 9, 20261 Mins read5

Biaya Logistik RI Masih Mahal, Perpres Baru Ini Bikin Pelaku Usaha Punya Harapan

Jakarta, Situsenergi.com

Pelaku usaha logistik mendapat angin segar. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional untuk membenahi sistem distribusi barang dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Supply Chain Indonesia (SCI) mengapresiasi kebijakan tersebut. Aturan baru ini sekaligus mencabut Perpres Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional atau Sislognas.

Founder & CEO SCI Setijadi menilai regulasi baru ini penting karena biaya logistik Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Bappenas 2023, biaya logistik domestik mencapai sekitar 14,1% dari harga barang, sedangkan biaya logistik ekspor sekitar 8,98%.

“Biaya logistik Indonesia yang masih tinggi berdampak terhadap peningkatan harga produk dan komoditas, pelemahan industri dan ekonomi nasional, serta penurunan daya saing produk dan komoditas di pasar domestik maupun global,” kata Setijadi, Senin (9/11/2026).

Sekolah di Kupang Dapat Suntikan Baru, Pertamina NRE Benahi Sanitasi SD Alak Kupang, Situsenergi.com Fasilitas sanitasi UPTD SD Negeri Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, mendapat perhatian baru. Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menyalurkan bantuan untuk memperbaiki sarana sanitasi yang digunakan siswa dan guru. Pertamina NRE menentukan bantuan tersebut setelah melakukan rapid assessment pada 25 September 2026. Tim perusahaan bertemu pihak sekolah sekaligus melihat langsung kondisi sarana dan prasarana sebelum menentukan kebutuhan yang perlu mendapat dukungan. Berawal dari Cek Langsung ke Sekolah Penyerahan bantuan berlangsung di UPTD SD Negeri Alak pada Kamis (1/10/2026). Direktur Utama Pertamina NRE John Anis dan Corporate Secretary Pertamina NRE Sri Nur Hidayati hadir dalam kegiatan tersebut bersama Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Alak Marlin Koreh. John mengatakan perusahaan ingin memastikan program sosial memberikan manfaat yang benar-benar terasa bagi penerima. “Kami berharap bantuan ini dapat mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak, bersih, dan nyaman bagi siswa maupun para guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar,” ujar John. Menurutnya, Pertamina NRE memilih bentuk bantuan berdasarkan kebutuhan yang perusahaan temukan langsung di lapangan. Pendekatan tersebut diharapkan membuat program tanggung jawab sosial perusahaan lebih relevan dan berkelanjutan. “Kami ingin setiap program CSR Pertamina NRE hadir berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga manfaat yang diberikan benar-benar dapat dirasakan secara langsung,” tambah John. Sanitasi Jadi Perhatian Sri Nur Hidayati menilai fasilitas sanitasi memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan nyaman. “Melalui bantuan ini, Pertamina NRE berupaya mendukung pemenuhan kebutuhan dasar di lingkungan sekolah, khususnya fasilitas sanitasi yang digunakan sehari-hari oleh siswa dan guru,” kata Sri. Bagi pihak sekolah, dukungan tersebut membantu meningkatkan kelayakan fasilitas yang menunjang aktivitas sehari-hari. Marlin Koreh menyampaikan apresiasi atas perhatian Pertamina NRE terhadap kondisi sarana sekolah. “Kami menyampaikan terima kasih kepada Pertamina NRE atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Perbaikan fasilitas sarana sekolah seperti ini sangat membantu sekolah dalam menyediakan sarana yang lebih layak dan nyaman bagi siswa maupun guru,” ujar Marlin. Pertamina NRE Kejar Manfaat yang Nyata Bantuan untuk SD Negeri Alak menjadi bagian dari komitmen Pertamina NRE dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan berbasis kebutuhan penerima manfaa

Tantangan Indonesia bukan hanya soal infrastruktur. Logistics Performance Index (LPI) Bank Dunia 2023 menempatkan Indonesia di peringkat ke-63 dari 139 negara, tertinggal dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

Karena itu, penguatan logistik perlu mencakup konektivitas, digitalisasi layanan melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), integrasi data, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

Perpres 41/2026 juga menghadirkan pendekatan lebih operasional melalui Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional 2026–2029. Dokumen ini memuat program, sasaran, target penyelesaian, keluaran, hingga instansi yang bertanggung jawab.

Setijadi menegaskan, keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan koordinasi antarlembaga. Pemerintah perlu memastikan setiap program memberikan dampak nyata terhadap penurunan biaya dan peningkatan kualitas layanan logistik. (SA/GIT)