Dirut PLN Sebut Kondisi Kelistrikan Indonesia Alami Oversupply

Jakarta, Situsenergi.com

Dampak pandemi Covid-19 selama tiga tahun terkhir telah berdampak pada kondisi kelistrikan negara ini, di mana pasokan listrik di Tanah Air menjadi berlebih alias oversupply.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam paparannya pada Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (8/2/2023) mengatakan, sistem kelistrikan Jawa-Bali hingga 2019 masih dalam batas ideal. Adapun reserve margin alias cadangan daya di tahun 2019 tercatat 32%.

“Namun mulai 2020 terdapat peningkatan kelebihan daya atau oversupply kapasitas pembangkit listrik karena adanya penurunan permintaan akibat pandemi Covid-19,” kata Darmawan.

Sementara itu reserve margin di 2020 tercatat 39,9%, lalu pada 2021 turun menjadi 37% dan tahun 2022 diperkirakan naik lagi menjadi sebesar 56%.

“Untuk sistem Jawa Bali hingga 2019 balance antar pasokan dan demand sangat dalam kondisi ideal. Mulai 2020 ada Covid, demand menurun drastis,” ungkap Darmawan.

Lebih jauh ia menyebutkan, bahwa di tengah kondisi oversupply tersebut, PLN juga dihadapkan dengan mulai beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara dari program 35.000 Mega Watt (MW).

“Di saat bersamaan ada penambahan pasokan yang besar,” kata dia.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria meminta Pemerintah untuk memberi perhatian khusus terhadap “kelebihan produksi” atau over supply.

“Pemerintah perlu memberi perhatian khusus terhadap kelebihan produksi listrik yang ada saat ini dengan kebijakan yang mampu membuat PLN tidak menanggung beban akibat over supply tersebut,” kata Sofyano di Jakarta, Rabu (08/2/2023).

Menurut pengamat energi ini, PLN perlu disupport agar tidak bertambah bebannya akibat system TOP (Take Or Pay) terkait dengan Pembangkit Listrik yang dibangun pihak swasta (IPP).

“Adanya wacana Power Wheeling yang pada dasarnya juga adalah “proyek” pihak swasta, ini juga bisa membuat PLN menanggung beban tambahan yang pada akhirnya akan membuat BUMN tersebut semakin berat menanggung beban,” tukasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa PLN adalah BUMN strategis yang keberadaan dan perannya sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga harus dihindarkan dari incaran “pemburu rente” yang hanya berfikir memanfaatkan bisnis listrik untuk mengejar keuntungan materi semata.

“Selain Power Wheeling, pemerintah agar bijak terhadap PLTS atap yang sedang gencar disuarakan. Karena pengembangan PLTS Atap juga bisa berdampak terhadap PLN yang sudah terbebankan dengan “kelebihan daya” yang ditanggungnya,” tandas Sofyano.

“Baik power wheeling maupun PLTS hanya mau merebut pasar listrik yang ada saja yang pada dasarnya adalah “pasar”nya PLN dan tidak akan signifikan menimbulkan pasar yang baru,” sambungnya.

Jika hal semacam ini tidak diperhatikan Pemerintah, kata Sofyano, maka beban yang dipikul PLN dipastikan akan berdampak pula ke konsumennya yakni masyarakat. Ia menyebutkan bahwa hal ini yang harus dipertimbangkan secara bijak oleh Pemerintah dan pihak-pihak terkait.

“PLN adalah BUMN Strategis yang keberadaan dan perannya sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak jadi harus dihindarkan dari incaran “pemburu rente” yang hanya berfikir memanfaatkan listrik hanya sebagai bisnis demi mengejar keuntungan materi semata,” pungkasnya.(SL)