Logo SitusEnergy
Ketua Umum SP PLN : Power Wheeling Adalah Ancaman Bagi PLN
Jakarta, Situsenergi.com Ketua Umum Serikat Pekerja PLN (SP PLN), M Abrar Ali menegaskan, bahwa salah satu penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah listrik melalui kabel-kabel listrik PLN. Hal ini disampaikan Abrar kepada wartawan di sela Musyawarah Nasional (Munas) Serikat Pekerja PT PLN yang berlangsung di Hotel Borobudur... Read more
Daryoko Mantan Ketua SP PLN : Power Wheeling Tak Ada Manfaatnya Sama Sekali buat Masyarakat
Jakarta, Situsenergi.com Koordinator INVEST, Ahmad Daryoko menegaskan, bahwa program power Wheeling tidak ada manfaatnya sama sekali untuk masyarakat kecuali bagi para pedagang listrik swasta (Liswas) saja. Selain itu, menurut mantan Ketua Umum SP PLN ini, aktifitas power wheling juga melanggar putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tgl 15 Desember 2004 dan... Read more
Salah Kaprah DPR Soal Power Wheeling?
Oleh : Salamuddin Daeng Pemerintah telah membatalkan sistem power wheeling dalam RUU Energy Baru Terbaharukan (RUU EBT), namun tampaknya DPR “memaksakan” sistem ini, mungkin maksudnya adalah membuat terobosan agar swasta atau investor atau lembaga pembiayaan akan tertarik untuk masuk ke dalam investasi EBT di Indonesia. Atau boleh jadi DPR... Read more
Kenapa Publik Harus Menolak Power Wheeling Dalam RUU EBET?
Oleh: Defiyan CoriEkonom Konstitusi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi VII sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan mengatur kebijakan pembangunan infrastruktur dari Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin... Read more
Dirut PLN Sebut Kondisi Kelistrikan Indonesia Alami Oversupply
Jakarta, Situsenergi.com Dampak pandemi Covid-19 selama tiga tahun terkhir telah berdampak pada kondisi kelistrikan negara ini, di mana pasokan listrik di Tanah Air menjadi berlebih alias oversupply. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam paparannya pada Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (8/2/2023) mengatakan, sistem kelistrikan Jawa-Bali... Read more
Jaga Kedaulatan Indonesia, Mahasiswa Minta DPR RI Hapus Pasal Bermasalah di RUU EBT
Jakarta, Situsenergi.com Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Indonesia (AMPRI) melakukan aksi unjuk rasa dengan melakukan penolakan power wheeling pada RUU EBT di depan gedung DPR/MPR- RI Senayan, Jakarta Pusat, Selasa\ (31/01/2023)AMPRI menyikapi persoalan yang menjadi kontroversial pada isi RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT)... Read more
SP PLN Apresiasi Presiden Jokowi Tolak Power Wheeling Dalam RUU EBET
Jakarta, Situsenergi.com Keiginan sejumlah pihak yang ingin kembali memaksakan masuknya skema Power Wheeling (PW) dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) yang akan disahkan DPR pada Juni 2023 mendatang, mendapat reaksi keras dari internal PLN. Ketua Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Pusat, Abrar Ali menyatakan, haram... Read more
Tolak Skema Power Wheeling, Asosiasi Pengamat Energi Indonesia Sampaikan Aspirasi ke DPR RI
Jakarta, Situsenergi.com Sejumlah Pengamat energi yang tergabung dalam Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI) menyampaikan aspirasi ke DPR RI terkait Pembentukan Rancangan Undang Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET), di Gedung DPR Senayan, Selasa (23/1/2023). Apresiasi tersebut diantar langsung oleh anggota APEI, Marwan Batubara, Direktur Eksekuti IRESS dan... Read more
Bahas RUU EBT, Pengamat Minta Pemerintah dan DPR Hati-hati Soal Skema Power Wheeling
Jakarta, Situsenergi.com Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai pemerintah dan DPR perlu berhati-hati dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT), terutama terkait skema power wheeling. Pasalnya, jika klausul ini lolos maka akan merugikan masyarakat. RUU itu sendiri bakal kembali dibahas pemerintah dan DPR pada pekan depan.... Read more
Penggunaan Jaringan PLN Oleh Pembangkit (Power Wheeling) Swasta Merugikan Konsumen dan Negara
Oleh: Defiyan CoriEkonom Konstitusi Kebijakan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan yang akan diatur melalui Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) haruslah mengacu pada perintah konstitusi ekonomi, Pasal 33 UUD 1945. Yangmana ayat 2-nya menyatakan, bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh... Read more