Jakarta, Situsenergy.com
Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menegaskan, tidak ada keringanan bagi kontraktor pertambangan untuk menyelesaikan pembangunan sarana pemurnian dan pengolahan mineral (Smelter) pada tahun 2023, meski kondisi saat ini sedang terjadi pandemi covid-19.
Kewajiban itu, kata Ridwan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), dan berlaku bagi siapapun, termasuk PT Freeport Indonesia (PTFI).
“Smelter baru harus selesai pada 2023, UU mengamanatkan itu,” tegas Ridwan dalam tanya jawab secara virtual tentang kinerja sektor minerba di 2020 dan outlook 2021, Jumat (15/1/2021).
Namun demikian, kata Ridwan, bila dalam perjalanan proses pembangunannya ada kendala, pemerintah membuka ruang kepada perusahaan tambang untuk menyelesaikannya.
“Kita semua sadar bahwa dunia belum seindah yang kita harapkan 100 persen. Kalau ada kendala, akan dipertimbangkan, namun target selesai 2023. Kalau ada kendala, kita tidak menutup mata, target kita bukan hukum atau gagalkan, target kita bangun smelter pada waktu yang sudah ditentukan. Kalau ada perkembangan, kita tidak menutup mata,” kata Ridwan.
Ia mengungkapkan juga bahwa realisasi pembangunan smelter tembaga PT Freeport Indonesia hingga kini masih mencapai 5,86 persen dari target seharusnya mencapai 10,5 persen. Adapun biaya yang telah dikeluarkan mencapai USD 159,92 juta.
Ridwan juga mengatakan bahwa saat ini persiapan awal sudah dilakukan yakni dokumentasi studi kelayakan, penyiapan data untuk revisi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), dan pembayaran lahan selama lima tahun kepada pemilik lahan.
Kemudian untuk persiapan yang tengah dikerjakan yaitu investigasi detail geoteknik Precious Metal Refinery (PMR) dan area fasilitas pemurnian tembaga, dan juga sedang dikerjakan instalasi settlement plate monitoring. Sementara ground improvement menurutnya telah mencapai 100 persen, dan Front End Engineering Design (FEED) smelter dan PMR telah mencapai 100 persen.
“Walau di bawah target, tapi kami melihat kesungguhan PT Freeport untuk bangun smelter baru ini,” tegasnya.
Sedangkan untuk proyek PMR, Ridwan mengungkaplam bahwa progresnya telah mencapai 9,79 persen dari target 14,29 persen dengan biaya yang telah dikeluarkan sebesar USD 19,8 juta.
“Untuk persiapan awal telah dilakukan seperti uji kelayakan (Feasibility Study), baik studi keekonomian yang mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun (MTPA) untuk teknologi Mitsubishi Motors Corporation (MMC), sementara berdasarkan studi optimasi keekonomian sebesar 0,8 MTPA untuk MMC dan 1,6 MTPA untuk teknologi OUTOTEC. Lalu, sudah dilakukan perjanjian sewa lahan,” sebutnya.
“Saat ini juga sedang dilakukan persiapan investigasi detail geoteknik untuk area PMR dan rekayasa dasar atau basic engineering,” sambungnya lagi. (SNU/RIF)
Leave a comment