Jakarta, Situsenergi.com
Data kelistrikan ternyata tidak sekadar menjadi catatan administratif. PLN mendapat apresiasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI karena ikut memperkuat kualitas data yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Apresiasi tersebut hadir dalam rangkaian Hari Statistik Nasional (HSN) 2026 di Jakarta pada Sabtu, 26 September 2026. PLN menerima penghargaan kategori Perusahaan/Asosiasi dengan tajuk “Sinergi Cepat untuk Statistik Akurat”.
Kontribusi PLN berfokus pada perapian dan pemutakhiran data. Selain itu, PLN menyelaraskan data kelistrikan dengan informasi yang dimiliki pemerintah daerah sehingga berbagai data dapat saling melengkapi.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, HSN menjadi momentum untuk kembali melihat pentingnya statistik dalam berbagai sektor pembangunan.
“Lebih dari sekadar memperingati sebuah tanggal, HSN adalah momentum untuk meneguhkan kembali kesadaran kolektif akan pentingnya data statistik bagi pembangunan bangsa. Data statistik hadir dalam setiap aspek pembangunan,” ujar Amalia.
Menurut Amalia, HSN 2026 juga menjadi kesempatan untuk memberikan penghargaan kepada pihak yang berkontribusi dalam ekosistem statistik nasional. Kolaborasi antarpihak dinilai penting untuk menghasilkan data yang semakin berkualitas dan berdampak.
“Ini adalah momen untuk memberikan apresiasi dan memperkuat kolaborasi. Mari kita jadikan HSN tahun 2026 ini sebagai langkah bersama untuk memperkuat kolaborasi untuk statistik yang semakin berkualitas, bermakna, dan berdampak,” tambahnya.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk semakin serius mengelola data.
“Bagi kami, data bukan sekadar laporan administratif, melainkan fondasi penting dalam menyusun kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat, mulai dari perencanaan kebutuhan listrik hingga pengembangan layanan kelistrikan,” ujar Darmawan.
Ke depan, PLN akan terus memperkuat akurasi dan konsistensi data yang disampaikan kepada berbagai pihak. Data tersebut mencakup informasi subsidi dan nonsubsidi hingga pertumbuhan kebutuhan listrik di suatu wilayah.

“Karena data yang berkualitas adalah kunci bagi pemerintah dan dunia usaha dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Darmawan. (*)
Leave a comment