Jakarta, Situsenergi.com
Indonesia mendapat peluang besar untuk mempercepat pembangunan energi bersih melalui kerja sama perdagangan karbon dengan Norwegia. PT PLN (Persero) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) menandatangani perjanjian pembelian hasil mitigasi emisi atau Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) pertama di Indonesia.
Penandatanganan berlangsung dalam konferensi iklim COP31 di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026). Kerja sama ini menjadi salah satu program perdagangan karbon terbesar di dunia dan menargetkan pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂.
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, menyebut kesepakatan tersebut akan mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia.
“Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Dengan ini, kita akan menghadirkan pasokan listrik yang lebih bersih, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menurunkan emisi dalam skala besar,” ujar Sigrun.
Pendanaan karbon tersebut akan menggerakkan proyek energi terbarukan melalui skema Generation-Based Incentive (GBI). Pada tahap awal, program ini menyasar PLTS, termasuk pembangkit yang dilengkapi sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS).
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, menilai kesepakatan ini membuka peluang pembiayaan baru untuk mempercepat transisi energi nasional.
Melalui RUPTL 2025–2034, PLN menargetkan tambahan kapasitas pembangkit 69,5 GW. Sekitar 76% dari kapasitas tersebut berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya.
“Kerja sama Article 6.2 ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menghubungkan agenda transisi energi nasional dengan dukungan pembiayaan internasional,” kata Suroso.
PLN juga mengungkapkan telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar US$2,94 miliar sejak COP30. Selain itu, terdapat potensi tambahan US$300 juta untuk proyek yang hampir mencapai tahap financial close.
Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan pemerintah akan memastikan perdagangan karbon berjalan transparan, terukur, dan tidak menimbulkan penghitungan ganda pengurangan emisi.
Kolaborasi Indonesia-Norwegia ini diharapkan mempercepat investasi energi bersih sekaligus memperkuat ketahanan energi dan pencapaian target iklim nasional. (*)
Leave a comment