Jakarta, Situsenergi.com
Gejolak geopolitik global ikut menekan rantai pasok energi dunia. Mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga memperkuat strategi pengamanan pasokan BBM dan LPG sekaligus memperketat tata kelola dalam setiap pengambilan keputusan.
Perusahaan menyiapkan sejumlah alternatif untuk menjaga ketersediaan energi, termasuk menghadapi dinamika pasokan minyak mentah (crude oil) dan produk energi di pasar global. Namun, langkah cepat tersebut tetap berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan.
Pasokan Dijaga, Governance Diperketat
Untuk memperkuat sisi pencegahan, Pertamina Patra Niaga berkonsultasi dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Konsultasi tersebut bertujuan memastikan keputusan strategis dalam situasi pasokan yang dinamis tetap memiliki mekanisme pengendalian yang jelas.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menegaskan kondisi luar biasa tidak boleh mengendurkan tata kelola perusahaan.
“Situasinya boleh extraordinary, tetapi governance kami harus tetap kuat. Justru ketika urgensinya semakin tinggi, kontrol dan tata kelola harus semakin kuat,” tegas Ega.
Menurutnya, perusahaan harus bergerak cepat untuk menjaga ketahanan energi, tetapi setiap keputusan tetap membutuhkan dasar kebutuhan yang jelas, dokumentasi, serta mekanisme yang bisa ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin memastikan bahwa kecepatan operasional berjalan beriringan dengan governance. Ada kebutuhan yang jelas, ada parameter, ada proses persetujuan, ada kontrol, dan seluruh prosesnya terdokumentasi,” jelasnya.
BBM dan LPG Jadi Prioritas
Pertamina Patra Niaga memastikan pengadaan serta pengamanan pasokan mengacu pada kebutuhan operasional dan kepentingan ketahanan energi nasional.
Dalam prosesnya, perusahaan menerapkan parameter kebutuhan, segregation of duties, persetujuan berjenjang, dokumentasi, serta pengawasan berlapis.
“Prioritas kami adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap BBM dan LPG. Kami akan terus bergerak cepat dan adaptif menghadapi dinamika global, namun seluruh langkah tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola yang kuat,” kata Ega.
Perusahaan juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah, KPK, dan para pemangku kepentingan untuk menjaga pasokan energi tetap responsif dan transparan.
KPK: Cepat Bukan Berarti Abaikan Kontrol
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menekankan bahwa kebutuhan untuk mengambil keputusan dengan cepat tetap harus berjalan bersama tata kelola.
“Dalam situasi yang membutuhkan respons cepat, tata kelola tetap harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kecepatan dan tata kelola bukan dua hal yang bertentangan,” ujar Aminudin.
Ia menjelaskan bahwa sistem pencegahan perlu dibangun sejak awal melalui pembagian kewenangan, pengawasan, transparansi proses, dan dokumentasi yang memadai.
Dengan pendekatan tersebut, Pertamina Patra Niaga berupaya menjaga dua kebutuhan sekaligus: memastikan BBM dan LPG tersedia bagi masyarakat serta memastikan setiap keputusan strategis tetap memiliki kontrol yang kuat. (**)
1 Comment