Jakarta, situsenergi.com
PT PLN (Persero) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat implementasi Program Listrik Desa (Lisdes). Langkah ini sejalan dengan arahan Kementerian ESDM untuk memperluas pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp10,3 triliun pada tahap pertama 2026. Dana tersebut mendukung percepatan elektrifikasi dengan pengawasan BPKP dan Kejaksaan agar pelaksanaannya berjalan akuntabel.
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan validasi data menjadi kunci agar program tepat sasaran.
“Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik,” ujarnya.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan Program Listrik Desa bukan sekadar membangun jaringan listrik, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” kata Darmawan.
Hingga April 2026, PLN telah menghadirkan akses listrik di 1.403 lokasi yang melayani 40.724 rumah tangga melalui pendanaan APBN. Sampai akhir 2026, pemerintah bersama PLN menargetkan program menjangkau 2.792 lokasi dengan potensi melayani 137.266 calon pelanggan.
Program ini juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengapresiasi percepatan elektrifikasi yang menurunkan jumlah desa belum berlistrik dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan kesiapan pemerintah daerah mempercepat pembangunan kelistrikan melalui kemudahan perizinan dan koordinasi dengan PLN. (*)
Leave a comment