Home MIGAS Impor Garam Masih 64%, KPI–PT Garam Tancap Gas Bangun Pabrik di Balikpapan

MIGAS

Impor Garam Masih 64%, KPI–PT Garam Tancap Gas Bangun Pabrik di Balikpapan

Editor SitusEnergiJanuary 30, 20261 Mins read364

Impor Garam Masih 64%, KPI–PT Garam Tancap Gas Bangun Pabrik di Balikpapan

Jakarta, situsenergi.com

Ketergantungan Indonesia pada impor garam industri masih tinggi. Sekitar 64% kebutuhan nasional saat ini masih berasal dari luar negeri. Kondisi itu mendorong PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) bergerak cepat. Anak usaha Pertamina ini resmi menjajaki kerja sama strategis dengan PT Garam untuk membangun pabrik pengolahan garam di Balikpapan.

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman dan Direktur Utama PT Garam Abraham Mose, Rabu (28/1/2026). Proyek ini menyasar langsung agenda besar pemerintah: hilirisasi industri dan substitusi impor.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono menyebut kolaborasi ini sebagai momentum penting. Menurutnya, sinergi KPI dan PT Garam bukan sekadar bisnis, tetapi strategi menciptakan kemandirian ganda.

“Kolaborasi KPI dan PT Garam ibarat double gardan kemandirian. Bukan hanya energi, tetapi juga pangan,” ujar Agung.

Agung mengungkapkan, pabrik garam di Balikpapan dengan kapasitas sekitar 1.000 KTA berpotensi memangkas impor hingga USD 150 juta atau setara Rp2,5 triliun. Selain itu, proyek ini diyakini memicu efek berganda, mulai dari tumbuhnya kawasan industri hingga penciptaan lapangan kerja baru.

Dari sisi produksi, PT Garam melihat peluang besar. Abraham Mose menjelaskan, pabrik ini akan memanfaatkan air buangan desalinasi (brine water) dari kilang RDMP Balikpapan yang dinilai sangat potensial. Berdasarkan kajian awal, fasilitas tersebut bisa menghasilkan sekitar 1 juta ton garam per tahun.

“Kebutuhan garam nasional mencapai 5,7 juta ton per tahun dan akan naik menjadi 7,3 juta ton seiring pembangunan chlor alkali plant. Saat ini, produksi kami baru sekitar 500 ribu ton,” tegas Abraham. “Ini tugas bersama agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” lanjutnya.

Dukungan juga datang dari Danantara. Managing Director 2 Danantara Setyo Hantoro menegaskan, hilirisasi garam masuk dalam prioritas nasional. Saat ini, Danantara menyiapkan 41 program strategis, dengan 20 di antaranya fokus pada hilirisasi energi dan pangan.

“Sinergi antar-BUMN diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan energi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%,” pungkas Setyo.

Kerja sama KPI dan PT Garam sejalan dengan Perpres No. 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional, yang menargetkan pemenuhan garam industri dari produksi dalam negeri secara bertahap hingga 2027. (*)

Previous post Hulu Migas Masih Jadi Andalan! Bos PDSI Ungkap Strategi Bertahan di Era Transisi Energi

Next post Terminal Khusus Kilang Balongan, Kunci Aman Distribusi Energi ke Jakarta hingga Indonesia Timur

Pemprov Riau Minta PHR Perbaiki Jalan Rusak di Wilayah Kerja Perusahaan

Riau, Situsenergi.com Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menerima jajaran pimpinan Pertamina Hulu Rokan (PHR), sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan. SF Hariyanto, menganggap langkah ini penting untuk menyatukan komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Riau. “Terima kasih sudah datang ke sini, saya senang bisa bersilaturahmi dengan Pak Direktur serta jajarannya karena sudah lama kita tidak bertemu,” ujar Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, dikutip dari siaran pers Pemda Riau, Jumat (14/8). Ditambahkannya, pembangunan infrastruktur di daerah tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah secara mandiri tanpa keterlibatan pihak swasta. Pihaknya mengharapkan kontribusi nyata dari PHR, khususnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk perbaikan jalan rusak di wilayah kerja perusahaan. “Kita tahu bersama untuk membangun Riau ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri, diperlukan sinergi dan kolaborasi,” kata SF Hariyanto menambahkan. Pemprov Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang tergabung dalam Tim Satgas juga menyatakan kesiapannya dalam membantu mengatasi berbagai kendala operasional PHR. Pihak perusahaan diimbau untuk aktif berkoordinasi guna mencari solusi bersama demi percepatan produksi migas nasional. Sementara, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, Muhammad Arifin, mengapresiasi dukungan Pemprov Riau terhadap kelancaran kegiatan operasional perusahaan di wilayah Riau. Pihaknya juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait persetujuan ketentuan fiskal (fiscal terms) baru dari pemerintah pusat untuk operasional PHR. “Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini, kami mengucapkan syukur karena pemerintah telah menyetujui fiscal terms yang baru untuk operasional kami,” kata Muhammad Arifin sembari menambahkan, “Penyesuaian ketentuan fiskal tersebut mengikuti dinamika peningkatan produksi migas.” (mk)

ByEditor SitusEnergiAugust 15, 2026