Jakarta, situsenergi.com
Pembelian bahan bakar gas 3 kg dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK), dinilai merupakan salah satu solusi agar subsidi bisa tepat sasaran.
Menurut Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Mudrajad Kuncoro, dengan mekanisme tersebut, gas bersubsidi akan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Penggunaan KTP dengan single identity number ini bisa menjadi solusi, karena langsung mengenali pemegangnya,” katanya dikutip di Jakarta, Selasa.
Dalam hal ini, lanjut dia, urgensi penggunaan KTP dan/atau KK dalam pembelian gas melon adalah sebagai identifikasi, yakni untuk mengetahui apakah pembeli memang orang yang tepat atau tidak.
“Tujuan penggunaan KTP dan/atau KK kan cuma satu, yakni untuk mengidentifikasi apakah memang layak membeli gas tiga kilogram yang disubsidi,” tukasnya.
Identifikasi tersebut, lanjut dia, penting karena pada akhirnya bisa memperlancar distribusi kepada masyarakat yang berhak.
Untuk itu Mudrajad mengusulkan agar bisa dipergunakan juga kartu identitas lain jika diperlukan. Misal Kartu Indonesia Pintar, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu-kartu lain yang menunjukkan bahwa mereka layak mendapatkan subsidi gas melon.
“Jadi memang harus ada cek dan ricek selain KTP. Apalagi, ada juga kalangan miskin yang tidak memiliki KTP,” ujarnya.
Selama ini, lanjutnya sering terjadi bahwa bukan hanya keluarga miskin serta usaha mikro yang menggunakan, tetapi juga kalangan menengah ke atas.
“Padahal tujuan subsidi adalah membantu kalangan tidak mampu. Tapi dalam praktik, banyak juga orang kaya maupun rumah makan juga menggunakan gas tiga kilogram itu. Ini kan berarti tidak tepat sasaran,” cetusnya.
Karena itu ia juga meminta agar masyarakat mampu tidak lagi menggunakan gas 3 kg karena subsidi memang tidak ditujukan untuk mereka.
“Kalangan menengah ke atas harus tahu diri, tidak menggunakan gas tiga kilogram tetapi yang lima kilogram atau 12 kilogram,” katanya.(Ert/SL)
Leave a comment