Pemerintah Kebut Hambatan Pembangunan Smelter Bauksit

Jakarta, Situsenergi.com

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal melarang ekspor bijih bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (hilirisasi) semakin dekat, dimana pada pada Juni 2023 mendatang merupakan target yang harus segera dilaksanakan pengusaha.

Menanggapi target tersebut, Tenaga Ahli Utama Bidang Industri dan Perdagangan KSP, Agung Krisdiyanto mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan antisipasi dalam mengatasi hambatan dari implementasi larangan ekspor bijih bauksit.

Pasalnya, kata Agung, target ini sudah masuk ke dalam program prioritas Presiden Jokowi yang harus dijalankan. Untuk itu percepatan untuk pembangunan smelter untuk pengolahan bijih bauksit tengah dikebut pembangunannya.

“Untuk saat ini sudah ada satu smelter yang sudah ready yang sudah operasional. Kemudian rencananya tahun 2023 ini ada tambahan satu lagi yang sudah siap dan tahun 2024, akan ada tiga lagi dan tahun 2026 ada 5 lagi,” kata dia dalam sebuah wawancara televisi yang disiarkan secara live streaming dalam program Mining Zone, dikutip Kamis (26/01/2023).

Menurut dia, dengan penambahan smelter setiap tahunnya itu, maka total akan ada 10 smelter yang siap menyerap bijih bauksit untuk dimurnikan dan menjadi nilai tambah yang sela ini dihasilkan oleh pengusaha tambang menjadi produk alumina.

Sementara itu, terkait kebijakan Presiden Jokowi agar larangan ekspor bijih bauksit wajib dilaksanakan, Agung mengatakan dari sisi kesiapan smelter untuk mengolah menjadi produk bernilai tambah diakuinya saat ini tengah dikoordinasikan dengan lintas kementerian / lembaga dan para pengusaha bauksit agar ketika kebijakan larangan berlaku, keberadaan smelter bisa diandalkan.

“Mohon doanya saja, kita sudah berkoordinasi antar kementerian dan para pelaku usaha di bidang bauksit, kita sudah menginventarisasi kendala – kendala yang ada dan pemerintah sedang menyiapkan langkah – langkah untuk mengatasi masalah mulai dari pendanaan hingga perizinan,” kata dia.

Ini dari kementerian terkait terutama dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) bersama pelaku usaha untuk bergerak bersama dalam merealisasikan pembangunan smelter.(SA/SL)