Demi Jaga Daya Beli, Kadin Minta Subsidi BBM Tak Dihapus

Jakarta, Situsenergi.com

Guna menjaga daya beli masyarakat, pemerintah diminta untuk tidak menghapus sejumlah kebijakan insentif seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), bantuan sosial serta upah ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Suryadi Sasmita dalam webinar “Prospek Pemulihan Eonomi Indonesia di Tengah Perubahan Geopolitik Pasca Pandemi” yang dipantau di Jakarta, Rabu (03/8/3022).

Menurut dia, kebijakan-kebijakan tersebut sangat sensitif dan menjadi kekhawatiran dunia usaha atas kondisi ekonomi dan stabilitas dalam negeri.

“Kita ingin pemerintah sekarang memberi insentif-insentif (ini) terus diadakan sampai tahun depan, terutama untuk masyarakat. Kalau bisa BBM juga jangan dihilangkan subsidinya karena rakyat kecil ini, daya belinya masih tertekan,” katanya

Meski demikian, ia juga memahami kebijakan subsidi akan juga mempengaruhi kondisi fiskal Indonesia.

“Di mana kalau tidak disubsidi, efeknya akan kena ke UMKM. Tapi kalau disubsidi, bagaimana kita punya fiskal, apakah cukup?” ujarnya..

Tidak hanya kebijakan subsidi dan insentif ke masyarakat, Suryadi juga meminta pemerintah agar bisa memberikan insentif bagi dunia usaha, salah satunya ke sektor properti dan perbankan.

“Perbankan juga kalau bisa jangan dinaikkan dulu suku bunga, kalau bisa dipertahankan supaya inflasi tidak jatuh sedemikian rupa,” katanya.

Hal itu lantaran Indonesia dinilai sudah mampu menjaga inflasinya tetap di level yang terkendali. Dibandingkan negara lain seperti AS, misalnya, tingkat inflasinya ini mencapai tiga kali lipat dari pertumbuhan ekonominya sehingga punya dampak negatif bagi ekonomi negara.

Kadin, lanjut Suryadi, mengakui di tengah kondisi saat ini, dunia usaha masih menyimpan kekhawatiran atas risiko eksternal yang tidak terkendali seperti perang Ukrania dan Rusia serta wabah penyakit, termasuk pandemi, yang belum sepenuhnya pulih.

“Selain itu, dunia usaha juga sangat membutuhkan kepastian berusaha dan penerapan regulasi yang konsisten dan berkelanjutan,” ujarnya.(Ert/SL)